Pendidikan

Tuntut Transparansi, Mahasiswa Unsulbar Blokir Jalan Trans

demo-unsulbar

Bakar Ban. Aliansi Mahasiswa Peduli Unsulbar bakar ban bekas saat gelar aksi demo di depan Rektorat Unsulbar, Selasa 19 Desember 2017.

Majene, mandarnews.com – Puluhan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar aksi demo di depan gedung rektorat mereka, Selasa 19 Desember 2017.

Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Unsulbar ini memulai aksi dengan berjalan mulai dari Kampus FISIP ke Jalan Trans Sulawesi di depan Rektorat Unsulbar. Aksi demo yang menuntut pihak Unsulbar itu langsung memanas saat massa  berorasi.

Sebab, massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang itu langsung menutup Jalan Trans Sulawesi dan membuat arus lalu lintas dari kedua arah berlawanan lumpuh. Apalagi, mahasiswa membakar dua ban bekas.

Arus lalu lintas pun sempat dialihkan ke jalur lain lewat samping Gedung Rektorat. Situasi tambah memanas saat personel dari Polres Majene datang dan mengamankan aksi. Puluhan polisi tersebut berusaha memadamkan api dari ban bekas tersebut.

Namun hal tersebut berupaya digagalkan oleh mahasiswa. Akhirnya, kedua belah pihak sempat terjadi aksi saling dorong dan diwarnai kericuhan. Namun polisi berhasil memadamkan ban bekas yang terbakar setelah di dorong hingga jatuh ke got.

Aksi tersebut kemudian berlanjut ke halaman Rektorat Unsulbar. Massa aksi kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menurunkan bendera hingga setengah tiang. Hal itu sebagai bentuk kepedulian dan protes terhadap manajemen Unsulbar yang dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran kampus.

Di depan rektorat, satu per satu massa berorasi menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut pihak kampus agar memenuhi tuntutannya. Salah satunya adalah terkait statuta Unsulbar yang belum ada.

Perwakilan kampus, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Latif Dollah kemudian menemui massa aksi. Ia membacakan soal draft statuta yang kini dalam pengurusan di Kementerian Riset dan Dikti Republik Indonesia. Namun hal tersebut menuai reaksi keras dari mahasiswa karena mereka menilai hal tersebut tidak berguna. Sebab, surat yang katanya statuta itu tidak bernomor, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan.

Selanjutnya, Sekertaris Rektor Unsulbar, Ahmad Samad juga menemui massa aksi. Ia membacakan satu persatu tuntutan mahasiswa. Namun, ia tak bisa menjawab tuntutan tersebut karena itu wewenang Rektor Unsulbar, Akhsan Djalaluddin.

Hasil mediasi antara Ahmad Samad dan massa aksi adalah surat perjanjian. Ahmad Samad berjanji akan menfasilitasi pertemuan antara massa aksi dan Akhsan Djalaluddin. Termasuk menggelar pertemuan dengan semua Wakil Rektor Unsulbar.

“Surat perjanjian ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan dipatuhi bersama,” bunyi poin ketiga surat perjanjian yang ditandatangani Ahmad Samad dan Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi, Ibnu Khattab.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Arwin mengatakan, selain kejelasan statuta, mereka juga menuntut pihak kampus agar memenuhi fasilitas perkuliahan bagi mahasiswa. Salah satunya adalah gedung perkuliahan yang belum memadai dan pembangunan kampus baru yang mangkrak.

“Empat tahun Unsulbar berdiri sebagai kampus negeri tapi fasilitasnya belum ada. Bahkan kita pinjam ruangan ke SMA, SD dan lainnya. Ini kan miris sebagai kampus negeri,” tegas Arwin.

Tuntutan utama dalam aksi yang sempat diwarnai kericuhan ini adalah menuntut pihak Kampus Unsulbar untuk transparan mengelola anggaran. Massa menilai, selama ini terjadi penggunaan anggaran yang tidak semestinya dilakukan.

“Ini terjadi karena pihak kampus tidak terbuka kepada mahasiswa dan pihak lain tentang pengalokasian anggaran,” tegas Arwin.

Tak hanya itu, massa juga mendesak agar Unsulbar transparan dan mensosialisasikan dengan baik asuransi mahasiswa. Sebab, setiap mahasiswa baru akan dipungut asuransi yang dinilai hingga saat ini belum jelas pengelolaannya.

Tuntutan lainnya adalah soal SPP. Massa aksi meminta Unsulbar menurunkan biaya SPP sebab fasilitas kampus belum memadai. Menurut massa aksi, Unsulbar tidak layak SPPnya tinggi sementara fasilitas perkuliahan tidak mendukung. Selain itu, massa juga mendesak Unsulbar agar status akreditasi program studi segera dipercepat.

Jika tuntutan massa aksi tidak mendapat perhatian dari Unsulbar, mereka mengancam akan membuat aksi lanjutan. Bahkan, massa berjanji akan membuat aksi lebih besar dan menduduki gedung Rektorat Unsulbar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (Irwan Fals)

Facebook Comments

Leave a Comment

Close
error: Content is protected !!