News

Penurunan Angka Stunting Jadi Prioritas Pemerintah

Wapres, Ma’ruf Amin memimpin rapat. Sumber foto: menkopmk.go.id

Jakarta – Pemerintah terus memfokuskan pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan prevelensi anak kerdil (stunting) sebagai prioritas utama untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas.

Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20202024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

Percepatan penurunan prevalensi stunting juga menjadi prioritas pemerintah, meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019.

Melihat penurunan angka stunting yang cukup besar ini, pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Rapat pleno membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dalam rapat Wapres menyampaikan, pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

“Upaya menurunkan beban pengeluaran, antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti penyaluran dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K),” ujar Wapres.

Ia menjelaskan, pemerintah juga akan mendorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi, termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji.

“Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga,” kata Wapres.

Berbagai upaya tersebut, lanjutnya, dilakukan agar dapat mencapai target dan tepat sasaran menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.

“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif, serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” ucap Wapres.

Ia menerangkan, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan, yakni peningkatan efektivitas penggunaan dana desa, peningkatan pencapaian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi, serta perencanaan pada pelaksanaan intervensi penanganan stunting di tingkat desa.

Facebook Comments

Leave a Comment

Close