Kesehatan

Ada Reses dan KKN di Sendana. Apakah Melanggar SE Bupati ?

reses

Sumber foto : akun facebook Napirman Bersama Rakyat

Majene, mandarnews.com – Salah satu anggota DPRD Majene menggelar reses (penyerapan aspirasi) di masa status Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Majene, 18 – 31 Maret 2020. Reses tersebut digelar pada 19 Maret 2020.

Ketua Tim Gugus Tugas percepatan penanganan corona virus Desease (Covid), Ilhamsyah membenarkan adanya surat edaran yang salah satu poinnya agar tidak melakukan pengumpulan massa. Bahkan dalam surat edaran Bupati Majene nomor 1/SE-HK/2020 mengamanakan agar aktivitas belajar mengajar dilakukan di rumah, mulai 18-31 Maret.

Namun Ilhamsyah mengaku tidak mengetahui kegiatan reses tersebut. Demiakian halnya Kepala Sekretariat DPRD, Mattalunru, juga mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan reses dalam masa Siaga Bencana.

“Sudah tidak ada reses pak. Masa reses itu adalah tanggal 13 hingga 18 Maret,” terang Mattalunru yang dihubungi vea telpon, Jum’at (20/3).

Kegiatan reses diketahui publik tatkala akun facebook Napirman Bersama Rakyak memposting kegiatan tersebut.

“Malam ini silaturrahmi dng Masyarakat Banua Sendana, dlm Rangka menyerap Aspirasi Masyarakat. Semoga apa yg menjadi harapan masyarakat mempu diwujudkan melalui kerja2 di DPRD. Terima kasih atas partisipasinya…Bersama Rakyat kita kuat” tulis akun Napirman Bersama Rakyat.

Napirman, anggota DPRD Majene dari PKB dapil II Majene membenarkan reses yang dilakukannya. Namun dia menyatakan tidak bermaksud untuk melanggar surat edaran Bupati.

“Bukan bermaksud untuk melanggar SE Bupati namun kegiatan yang saya laksanakan sifatnya urgen. Urgensinya disini, menyesuaikan jadwal perencanaan yang memiliki batas waktu pemasukan aspirasi yakni sampai tanggal 20 Maret 2020,” jelas Napirman via panggilan whatsapp, Jum’at (20/3).

SE Bupati tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap meluasnya penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene itu, memang tidak mengamanatkan pelarangan yang bersifat mutlak, sesuai bunyi poin nomor 7, yang berbunyi :

“Menghindari kegiatan penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta di dalam terlebih di luar ruangan. Penyelenggaraan rapat-raoat agar sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi.”

SE Bupati tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Selain kegiatan reses, di Kecamatan Sendana juga terlihat posko mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Namun Camat Sendana yang di wilayahnya ditempati reses dan KKN, tidak berhasil dihubungi. Dari balik ponsel, jawaban otomatis mengatakan “nomor yang anda hubungi tidak aktif” ketika redaksi mandarnews mencoba menghubungi. Dua kali nomor HP Camat di hubungi tapi tetap dengan jawaban yang sama. (Rizaldy)

Facebook Comments

Leave a Comment

Close
%d bloggers like this: