Ia menjabarkan, dalam hal mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional, KKP juga mendukung lokasi-lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Dukungan kegiatan tetap mengedepankan kelestarian ekosistem, pengembangan wisata bahari yang dilakukan terintegrasi, mendukung kawasan-kawasan penyangga yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari,” tutur Menteri Edhy.
Tantangan kedepan, tambahnya, dalam pembangunan wisata bahari adalah bagaimana mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan destinasi wisata bahari.
“Untuk itu, KKP berusaha menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekowisata dengan tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaannya,” tukas Menteri Edhy.
Ia menerangkan, pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat pesisir dan potensi lokal menggunakan konsep desa wisata bahari adalah langkah tepat.
“Nanti di lokasi wisata bahari jangan lupa tanam karang dan tanam mangrove. Ini sangat penting untuk lingkungan dan mencegah dampak climate change. Kalau bisa kita berjalan bersama-sama dengan beriringan menanam jutaan mangrove atau karang,” ungkap Menteri Edhy.
Program Wisata Bahari Mandiri adalah pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat dan potensi lokal.
Konsep Desa Wisata Bahari adalah konsep mengembangkan desa yang memiliki potensi wisata dengan mengedepankan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem dalam setiap pengelolaan wisata, menjadikannya prioritas pertama setelah peningkatan sektor ekonomi.
Konsep yang melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan penonton tetapi lebih berperan sebagai pelaku usaha wisata.
Konsep yang memberdayakan dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan wisata bahari yang peduli alam dan lingkungan yang sekaligus mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Diharapkan dengan program ini masyarakat juga dapat mengelola kawasannya menjadi kawasan ekowisata unggulan. (rilis KKP)
Editor: Ilma Amelia