Ekspose pendapatan asli daerah di Gedung DPRD Majene, pukul 20.00 hingga 22.30 wita, Kamis (11/10) menuai sorotan badan anggaran legislatif. Pasalnya, data yang dipaparkan tim anggaran eksekutif dinilai tidak masuk akal dan sulit untuk diterima.
Data pendapatan yang di paparkan tim eksekutif dengan menggunakan infokus, dinilai belum transparan. Untuk itu, Banggar Legislatif minta agar data ini dilengkapi secara mendetail termasuk nilai pekerjaan masing-masing proyek di Kabupaten Majene.
Misalnya saja data yang dipaparkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Majene soal hasil pajak dan retribusi galian C. Dari data yang diungkap, per bulan maret Distamben hanya bisa kantongi Rp 17 juta untuk dua perusahaan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Majene.
Setoran dari PT Bumi Karsa sebesar Rp. 15juta dinilai dewan belum bisa diterima secara akal sehat. Kondisi ini karena data yang dipaparkan tidak mencantumkan nilai pagu anggaran proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT Bumi Karsa berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB).
Hal lain yang memicu Banggar Legislatif semakin tidak bisa menerima data itu, bahwa di Kabupaten Majene tidak hanya PT Bumi Karsa yang melakukan pekerjaan di daerah ini. Ada sejumlah perusahaan besar yang juga ditengarai sudah membayar pajak dan retribusi galian C.
Menanggapi sorotan tersebut, anggota tim anggaran eksekutif, Kasman Kabir mengatakan bahwa diantara sekian banyak proyek di Majene khusus periode Januari hingga Maret, Tidak seluruhnya harus ditagih pajak dan retribusi galian C.
Kasman mencontohkan, seperti rehab sekolah yang menggunakan dana DAK Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa rehab gedung hanya memperbaiki bangunan bagian yang rusak seperti atap sekolah.
"Praktis, itu tidak masuk aturan untuk dipungut pajak dan retribusi galian C," kata Kasman,
Menanggapi jawaban Kasman, Banggar Legislatif minta agar Dinas Pendidikan Majene menyiapkan data soal proyek DAK 2011 yang pelaksanaan pekerjaan menyeberang hingga Maret 2012.
Anggota Banggar Legislatif yang hadir pada sidang ekspose di gedung DPRD Majene, masing-masing Hj.Hasbina, H Yahya Nur, Hasriadi, Basri Mallilingan, Edwar, Tandi, Idham, dan Adi Ahsan. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD
Majene Marzuki Nurdin didampingi Wakil Ketua II DPRD Majene Lukman.Sementara dari tim anggaran eksekutif, hadir sejumlah pimpinan SKPD yang menangani pendapatan asli daerah. Ketua tim anggaran eksekutif yang hadir pada sidang ekspose,
Syamsiar meminta agar sidang selanjutnya hanya menghadirkan SKPD yang diperlukan Banggar Legislatif. Permintaan ini mengacu pada efektifitas dan efisiensi proses pembahasan pendapatan di DPRD Majene.(ahmad)
