Wakil Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk saat memimpin rapat mengaku sepakat dengan agenda untuk membicarakan soal kurangnya anggaran perjalanan dinas.
“Paling baik hari Senin depan waktu untuk memanggil Sekda Mamasa guna mempertanyakan atau mengklarifikasi masalah tersebut agar DPRD tidak terpuruk pada sisi anggaran,” tukas David.
Ia menerangkan, metode reses kedepannya dapat diubah dengan kembali ke daerah pemilihan (Dapil) tiap anggota DPRD sehingga yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dapat menyentuh konstituen masing-masing.
Anggota Fraksi PKB, Manggowali membeberkan, metode reses memang penting dikaji ulang sebab akan lebih efektif bila kembali ke dapil masing-masing.
“Soal anggaran reses, diharapkan pimpinan DPRD membentuk lima tim untuk berkunjung ke lembaga DPRD di Sulbar untuk membandingkan anggaran perjalanan dinas sebelum pertemuan dengan pihak eksekutif,” ungkap Manggowali.
Jubir fraksi gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Amanat Nasional (PDI P-PAN), Yohanis Karatong memaparkan, mekanisme reses khusus fraksinya dilakukan di setiap kecamatan, sehingga hasil kegiatan reses tidak hanya memperjuangkan beberapa desa saja melainkan setiap kecamatan dan desa.
“Reses pertama pada September 2019 lalu merupakan acuan yang akan diperjuangkan pada tahun anggaran 2021,” imbuh Yohanis.
Adapun hasil reses yang dilakukan di Desa Pambe dengan melibatkan tiga kecamatan dan delapan desa dikumpulkan melalui aspirasi masyarakat telah tertuang dalam dokumen yang akan diserahkan pada Ketua DPRD, di antaranya sektor pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan beberapa hal lainnya. (Hapri Nelpan)
Editor: Ilma Amelia