Hari Pendididikan Nasional (Hardiknas) diwarnai aksi demonstrasi di Kabupaten Majene, Senin (2/5/2016). Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Majene yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Pendidikan (Geram Kopi) menggelar aksi demo di dua titik.
Pertama di Tugu Pahlawan kemudian bergerak ke Kantor Bupati Majene untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jenderal lapangan aksi demo, Muh. Arsyad mengatakan, realitas Kabupaten Majene belum mencerminkan sebagai ibu kota pendidikan di Sulawesi Barat.
Menurutnya, biaya kuliah di kampus mereka sangat mahal sangat menyulitkan para orang tua mahasiswa. Selain itu, mereka juga menuding ada pungutan liar yang terjadi di kampus mereka.
"Biaya SPP melonjak setiap tahunnya tanpa ada transparansi pengelolaan SPP dari kampus. Seperti di STIKES BBM, biaya SPP tahun lalu hanya Rp. 1.700.000 per semester, tahun ini naik Rp. 2.500.000 tapi tidak dibarengi fasilitas yang dijanjikan kampus. Ini sangat memberatkan orang tua mahasiswa," kata Arsyad.
Kasus lain, kata Arsyad juga terjadi di STIE Yapman Majene. Sejak berdiri tahun 1990, mahasiswa dibebankan pembayaran biaya pembangunan sebesar Rp. 900.000. Namun hingga kini, STIE Yapman belum memiliki gedung sendiri.
Hal yang sama juga dirasakan mahasiswa AMIK Tomakaka. Mereka juga mengeluhkan biaya pendidikan yang sangat tinggi dan menuntut transparansi anggaran.
"Kami menuntut agar Pemda membuat Perda standarisasi kenaikan SPP. Segera realisasikan Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan sebagaimana esensinya dan melaksanakan pendidikan murah untuk rakyat," kata Arsyad.
Sempat terjadi ketegangan saat massa aksi berorasi depan pintu masuk kantor Bupati Majene. Puluhan demonstran sempat saling dorong dengan anggota Polres Majene.
Hal ini terjadi lantaran massa aksi menuntut untuk bertemu dengan Bupati Majene, Kalma Katta. Sedangkan Kalma Katta sedang tidak berada di kantor. Berselang sekitar dua jam, Kalma Katta pun datang dan langsung menemui demonstran.
"Itu bukan ranah kami. Mengenai pembayaran dan proses pembelajaran di STIKES BBM dan Amik Tomakaka karena mereka itu swasta. Tapi kami tetap akan berkoordinasi dengan pimpinan kedua kampus itu terkait tuntutan kalian. Kalau gedung yang ditempati STIE Yapman itu aset pemda, sewaktu-waktu bisa diambil jika akan digunakan. Kami sudah pernah tegur mereka," kata Kalma Katta.
Selain aksi dari Geram Kopi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene juga menggelar aksi demo. Meski jumlah massa kalah banyak dari Geram Kopi, HMI juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Kalma Katta.
Dalam selebaran yang dibagikan, aksi yang dipunggawai Rudi Idris ini menyampaikan tiga poin tuntutan. Diantaranya, menuntut Pemda Majene agar pemerataan tenaga pendidik dan fasiltas pendidikan semua jenjang sekolah. Memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam pelaksanaan pendidikan. Terakhir, menuntut DPRD untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemda Majene.
Setelah menyampaikan seluruh tuntutannya, kedua kelompok aksi demo kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Irwan)