Wabup Majene Arismunandar Kalma, Sekda Majene Ardiansyah, serta beberapa pimpinan OPD menemui massa aksi di pelataran Kantor Bupati Majene untuk audiensi, Senin (7/3).
Majene, mandarnews.com – Puluhan massa aksi yang terdiri dari Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) bersama masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda memadati Kantor Bupati Majene, Senin (7/3).
Massa aksi menuntut agar pelayanan kemanusiaan bagi para penyintas gempa di Kecamatan Malunda dan Ulumanda diperbaiki.
Mulai dari pencairan bantuan stimulan rumah rusak tahap II yang tak kunjung ada kejelasan, masyarakat Dusun Rui dan Aholeang Desa Mekkatta masih tinggal di hunian darurat dan membutuhkan perhatian khusus, 44 kepala keluarga di Dusun Salurindu Desa Salutahongan membutuhkan relokasi karena pemukimannya dalam bahaya longsor dan telah dijanjikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene untuk direlokasi namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
Selain itu, kondisi pendidikan juga masih memprihatinkan karena sampai saat ini sejumlah sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar di tenda, kondisi ekonomi masyarakat masih dalam kondisi tidak stabil dan membutuhkan pemulihan, dan sejumlah pelayanan dasar lainnya di tenda pengungsian.
Setelah berjam-jam melakukan orasi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Irwan Japaruddin, akhirnya perwakilan Pemkab Majene menemui massa aksi, yakni Wakil Bupati (Wabup) Majene Arismunandar Kalma, Sekretaris Daerah (Sekda) Ardiansyah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Ilhamsyah, Kepala Dinas Pemukiman dan Pertamanan (Perkimtan) Lies Hirawati Thahir, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Majene H. Mithar.
Menanggapi semua tuntutan, Wabup Majene Aris menyampaikan, sejak dari awal gempa hingga saat ini Pemkab terus berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait masalah penanganan gempa bumi.
Aris mengaku telah melakukan koordinasi kepada beberapa kementerian, bahkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene.
“Kami bersama DPRD Majene juga telah melakukan koordinasi dengan pihak BNPB terkait percepatan penanganan pasca gempa ini dan telah mendapat respons, baik dari BNPB atau pun Kementerian Sosial,” jelas Aris.
Terkait dana sisa tahap I sebanyak Rp48 milyar, statusnya dana tetap di BNPB dan penyalurannya melalui rekening tiap penerim dan akan cair kalau sudah memenuhi syarat berupa Surat Keputusan (SK).
Aris pun berjanji, tiga desa yang terdampak parah akibat gempa yakni Desa Salotahongan, Mekkatta, dan Lombang Timur akan diprioritaskan serta tidak melakukan verifikasi terhadap desa tersebut.
Bahkan, Aris mengatakan akan menyelesaikan proses pendataan untuk bantuan stimulan selama satu bulan terhitung sejak 7 Maret 2022 ditambah 14 hari untuk uji publik lalu dilanjutkan konsultasi ke BNPB satu minggu setelah uji publik.
Lebih dari itu, untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data di lapangan Aris juga mengaku akan menambah pendamping.
“Pemkab akan kembali mengomunikasikan ke BNPB dan meminta salah satu perwakilan dari masyarakat atau mahasiswa SPMM untuk sama-sama audiensi atau konsultasi terkait pengawalan tersebut,” ungkap Aris.
Sementara terkait pembebasan lahan selanjutnya di Desa Mekkatta, Aris akan menyampaikan progres selanjutnya paling lambat 21 Maret.
Sedangkan Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menyampaikan, dalam proses bantuan stimulan ini, BPBD bertindak selaku koordinator dan prosesnya dimulai dari pendataan dan data diterima dari desa.
Pada tahap kedua sampai data terakhir berjumlah 5.272 kepala keluarga dari lima kecamatan. Data itu sudah diberikan kepada Dinas Perkimtan untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.
“Namun, tidak akan dilakukan verifikasi dan validasi data bagi desa yang sudah diverifikasi,” sebut Ilhamsyah.
Hal tersebut dilakukan karena pengalaman di tahap pertama dari 1.700 lebih data bagi penerima bantuan kategori rumah rusak berat, setelah diverifikasi ternyata hanya 519 rusak berat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Lies mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat terkait pendataan. Apalagi sudah ada tim yang dibentuk yang diambil dari para pendamping bedah rumah sebanyak 15 orang yang telah direkrut akan bertugas di lapangan.
“Tim mulai hari ini melakukan verifikasi karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dinas kami,” ucap Lies.
Dari penjelasan masalah pembebasan lahan, khusus di Desa Mekatta telah dilakukan pembebasan lahan sebanyak 8.928 meter oleh Pemkab Majene dan setengahnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar). Total lahan di Mekkatta kurang lebih 2 hektare.
“Adapun kekurangan lahan karena awalnya tidak ada pengajuan proposal dan tidak adanya sekolah di situ. Setelah belakangan ternyata sekolah juga akan ditempatkan di Mekkatta. Akhirnya proses pembebasan lahan selanjutnya akan dilakukan tahun ini,” tutur Lies.
Pihaknya pun mengharapkan ada proposal dari aparat desa terkait penambahan lahan nantinya.
“Kita akan komunikasi dengan aparat desa kemudian meminta tim appraisal untuk menafsir harga tanah,” tegas Lies.
Ia berjanji tahun ini akan mempersiapkan anggaran pembebasan lahan selanjutnya untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana di lokasi relokasi Dusun Aholeang dan Rui dan progres dari pembebasan lahan akan disampaikan 21 Maret 2022 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Majene H. Mithar pun ikut memberikan pernyataan bahwa tahun ini akan ada pembangunan rekonstruksi sekolah yang terdampak gempa, seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Malunda, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Deking, SDN 9 Sasende, SDN 12 Inpres Pettabeang, SDN 14 Bambangan, SDN 18 Banua, SDN 21 Salutahongan, SDN 31 Rattepunaga, SDN 35 Joleng Mea, dan SDN 39 Batususun. Semua sekolah tersebut berada di Kecamatan Malunda dan akan direkonstruksi.
“Makanya, tiap siswa dari tiap sekolah yang akan direkonstruksi ini akan dicarikan tempat sementara untuk proses belajar mengajar,” tukas H. Mithar.
Terkait SDN 28 Aholeang, lanjutnya, sebenarnya tahun ini ada dana untuk rekonstruksi. Tetapi karena berpindah lokasi, maka pembangunannya di-pending dulu karena harus ada kejelasan lokasi.
“Ketika lokasinya siap atau status tanahnya jelas nanti, maka akan turun bangunan namanya unit sekolah baru (USB), bukan lagi rekonstruksi,” beber H. Mithar.
Selain itu, tahun ini ada 21 sekolah lain mendapatkan bantuan yang masing-masing masuk di rekening sekolah. Tapi bantuan yang diterima tiap sekolah tidak merata melainkan sesuai dengan kategori kerusakan. Hal ini diberikan untuk mengantisipasi keberlanjutan sekolah.
Terkait tuntutan lainnya dari massa aksi seperti masalah air bersih di tempat pengungsian bagi Dusun Aholeang dan Dusun Rui Desa Mekkatta, Wabup Majene Aris menjawab pihak Balai yang akan turun tangan langsung.
“Untuk pengadaan air bersih secepatnya akan berjalan dan target mulai berjalan bulan ini,” imbuh Aris.
Sementara untuk masalah listrik yang selama ini satu tahun lebih ditanggung oleh penyintas gempa di lokasi pengungsian, Pemkab memberikan solusi melalui pernyataan Wabup yang akan melakukan komunikasi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembiayaan untuk belanja token listrik dibebankan kepada Pemkab.
Pemkab pun telah mengetahui data atau total rata-rata penggunaan token listrik selama sebulan oleh dua dusun, yakni Dusun Aholeang dan Dusun Rui yang meng-cover 116 kepala keluarga dan mengaku dapat meng-cover kebutuhan tersebut mulai bulan ini.
Pemkab juga berjanji melalui Dinas Perkimtan Majene, setelah ke Mekkatta, pihaknya akan melanjutkan ke Dusun Salurindu, Desa Salutahongan.
Jendlap aksi Irwan menyampaikan akan memegang janji Pemkab Majene. Jika nantinya tidak bisa terealisasi atau bahkan tidak dapat ditepati maka pihaknya akan siap melakukan aksi yang massanya jauh lebih banyak.
Bahkan Irwan mengancam, massa akan menyegel Kantor Bupati Majene, bahkan memblokade jalan trans Sulawesi lintas barat di Kecamatan Malunda.
“Saya berharap agar Pemkab betul-betul serius dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bagi warganya. Apalagi penderitaan yang dirasakan penyintas gempa, khususnya bagi warga Dusun Aholeang dan Rui Desa Mekkatta setahun lebih tinggal di pengungsian dengan terpal yang menjadi atap dan dinding bukanlah suatu yang mudah,” pungkas Irwan. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
