Unjuk rasa Aliansi Pemuda Sulbar tolak penundaan Pemilu dan perpanjangan periode Presiden.
Mamuju, mandarnews.com – Ratusan massa aliansi mahasiswa dan pemuda di Mamuju menggelar unjuk rasa menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan periode Presiden, Senin (11/4).
Aksi ini juga merupakan gelombang aksi kedua, setelah sebelumnya paginya, Aliansi Sulbar Bergerak juga melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) dengan tuntutan yang sama, yakni menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan periode Presiden.
Massa yang berasal berbagai lembaga itu memblokir jalan trans Sulawesi di simpang empat Simbuang, Jln. Jendral Sudirman, Kota Mamuju.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah tidak melakukan penundaan Pemilu 2024 dan tidak melakukan amandemen UUD 1945 tentang periode Presiden.
“Penundaan Pemilu dari kalangan istana merupakan bentuk tirani kekuasaan, hal itu secara tegas kami tolak,” kata koordinator aksi Mustakim dalam orasinya.
Selain itu, massa aksi menganggap jika masa pemerintahan Joko Widodo dianggap gagal. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan membuat rakyat menjerit dan membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, kemiskinan akan membludak.
“Kenaikan harga BBM akan mencekik rakyat, kemiskinan dan kemelaratan akan kembali tumbuh di negeri tercinta. Hal itu diakibatkan tidak becusnya pemerintah dalam mengambil langkah strategis. Harga-harga dinaikkan, rakyat dicekik, investasi asing dipermudah. Sungguh pemerintahan yang gagal,” kata Muh. Fathir
Dalam tuntunannya, massa juga menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Massa menganggap jika kenaikan itu akan berdampak buruk bagi rakyat, terutama saat ini rakyat sedang melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
“Dalam amanat Undang-undang Dasar (UUD) pemerintah berwajiban membiayai rakyatnya, tetapi hari ini pemerintah berbisnis dengan rakyat. Harga dan iuran BPJS dinaikkan tetapi kemiskinan tidak diperbaiki,” tutur Nelvi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Andini dalam orasinya.
Unjuk rasa yang digelar selama 4 jam itu membuat kemacetan sepanjang Jln. Jendral Sudirman. Rekayasa lalu lintas pun sempat diberlakukan selama unjuk rasa berlangsung.
Tuntunan Aliansi Pemuda Sulawesi Barat meliputi: tolak penundaan Pemilu 2024, tolak kenaikan harga BBM, tolak kenaikan PPN 11%, tolak utang baru dan tuntaskan utang lama, sahkan Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat, revisi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), cabut UU Cipta Kerja dan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), stabilkan harga sembako, tolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang BPJS, dan stabilkan harga pupuk.