News

GMNI Minta KPK Turun Tangani Aset Bermasalah Pemkab Mamuju

Ketua GMNI Mamuju, Muh. Fathir Toriq. (Foto: Istimewa)

Mamuju, mandarnews.com – Gencarnya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terkait dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Polman mendapat perhatian dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Mamuju.

Ketua GMNI Mamuju, Muh Fathir Toriq kepada awak media berharap jika KPK dapat terjun ke Mamuju untuk memeriksa sejumlah aset bermasalah yang sampai hari ini penanganannya dianggap lamban.

“Kami meminta KPK turun juga ke Mamuju terkait sejumlah kejanggalan aset bermasalah dimana sampai hari ini belum jelas penangannya. KPK jangan takut ke Mamuju,” kata Fathir, Sabtu (21/11).

Menurut Fathir, temuan terhadap aset bermasalah hingga saat ini tak bergulir, meski pihaknya telah melaporkan dugaan kerugian daerah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar).

“Kami sejak Januari 2020 sudah aksi, RDP tiga kali sampai kami melaporkannya di Kejaksaan Tinggi Sulbar. Harapan kami agar ini segera ditangani,” ujar Fathir.

Sejumlah aset bermasalah di tubuh Pemerintah Kabupaten Mamuju tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni:

a. Feri mini yang diduga merugikan negara sebesar Rp1.9 miliar;

b. Apresial penjualan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju lama hanya Rp60 juta dan disetor ke kas daerah baru Rp8 juta;

c. Penjualan tiga ambulans keliling Dinas Kesehatan Mamuju;

d. Penjualan eksavator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Mamuju;

e. Penjualan eksavator Dinas Kelautan dan perikanan Mamuju;

f. Penjualan kendaraan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Mamuju; dan

g. Sejumlah kendaraan dinas (randis) mewah yang belum diketahui keberadaannya.

Reporter: Sugiarto

Editor: Ilma Amelia

Facebook Comments

Leave a Comment

Close