Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Majene, Rafli Noor, meminta agar nantinya penanganan masalah stunting tidak terfokus pada masalah pembangunan fisik seperti persediaan jamban karena bukan itu intinya.
Rafli juga meminta data atau angka stunting dapat terkumpul menjadi satu, terpadu, dan terintegrasi sesuai dengan program Presiden nantinya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Kami juga mau agar nantinya ketika bayi masuk dalam status stunting diketahui juga indikatornya seperti apa, sehingga masalah stunting dapat menjadi masalah bersama tiap OPD,” kata Rafli.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene, Andi Adlina Basharoe menyebutkan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek daripada anak seusianya.
“Stunting disebabkan oleh multidimensi sehingga penanganannya harus melalui multisektor. Sebab terjadinya stunting terhadap anak yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya makanan yang bergizi, dan ketersediaan sumber air bersih, air minum, dan sanitasi,” tutur Andi Adlina.
Pemerintah Daerah (Pemda) Majene, lanjutnya, telah melakukan intervensi upaya penanganan stunting, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
“Intervensi gizi spesifik itu 30% dari Dinas Kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif itu dari OPD,” tutup Andi Adlina. (Putra)
Editor: Ilma Amelia
