Hearing. Komisi III DPRD hearing Pemda dan BPJS Majene untuk membahas jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis 25 Januari 2018.
Majene, mandarnews.com – Penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai tidak sesuai fakta. Ketua Apdesi Kab. Majene menyatakan kartu KIS tidak mencukupi.
Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menganggarkan KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah sebanyak 27 ribu penerima. Namun jumlah itu dinilai belum sepenuhnya tersalur
Hal tersebut diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab. Majene, Samsul Manjurai. Ia mengatakan, angka jumlah yang disalurkan tidak sesuai fakta.
“Ini yang bikin repot, yang disampaikan BPJS tidak sesuai di lapangan karena kartunya kurang,” kata Kepala Desa Awo ini setelah mengikuti hearing bersama Komisi III DPRD, Pemda dan BPJS Majene, Kamis 25 Januari 2018.
Samsul merinci, jumlah kuota di Kecamatan Tammero’do yang tersalur hanya 1.674 dari 2.310 kuota. Artinya, kartu yang tersalur kurang 636 kartu.
“Di Desa Awo 109 kartu yang sudah diterima dan 86 yang belum keluar dari 195 kuota. BPJS dan Kesra menyampaikan 100 persen telah tersalur. Kemana ini kartu?” tegas Samsul.
Kepala Layanan BPJS Majene, Kartini Malik membantah tudingan tersebut. Ia menyebutkan, 27 ribu kartu telah tersalur. Bahka BPJS kembali menyalurkan 11.289 kartu pada akhir Desember 2017.
“Mereka kan perbandingkan dengan jumlah data penduduk mereka. Sedangkan data yang diakomodir data Capil Juni 2017. Bisa saja ada penambahan kelahiran yang belum terkaver di capil,” jelas Kartini.
Kartini menyebutkan, pihaknya menarget jumlah KIS PBI daerah mencapai 56.943 kartu. BPJS mengklaim telah menyalurkan 38 ribu lebih kartu.
“Sementara berproses 14 ribu kartu dan sisanya 4 ribuan,” kata Kartini.
Carut marut data penerima KIS membuat Ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan geram. Kartu yang tidak sepenuhnya tersalur akan berimbas pada masyarakat penerima KIS PBI.
“Ini karena sistem yang tidak jelas, bisa saja dia (penerima) terdaftar tapi tidak punya kartu. Pada saat dia sakit tidak ditahu kalau dia ternyata peserta. Makanya harus disosialisasikan ke masyarakat bagi yang terdaftar tapi tidak punya kartu,” tegas Adi Ahsan.
Pekan depan, Komisi III DPRD Majene akan melakukan pertemuan lanjutan dengan BPJS, Kesra, Dinas Sosial, Camat dan Kepala Desa. Ia meminta seluruh camat mempersentasekan data penduduk dan penerima KIS PBI setiap lingkungan.
“Makanya kami undang untuk divalidasi data setiap lingkungan agar semuanya jelas,” kata Adi Ahsan.
Selanjutnya, Komisi III dan pihak terkait berencana kunjungan ke BPJS wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu terkait agenda pembicaraan 8.402 warga menunggak pembayaran iuran BPJS Mandiri.
“Kakau benar-benar tidak mampu, berarti kita akan konsultasikan ke BPJS wilayah untuk membuat MoU yang saling menguntungkan. BPJS sudah menikmati uang daerah, apa yang mereka bisa berikan buat kita?” jelasnya. (Rizaldy/Irwan Fals)
