Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Sumber foto: kemkominfo.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Dalam 100 tahun ini, ada 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat”, di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S Mulyana, Kementerian PPN/Bappenas) itu, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, di antara 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya adalah Brasil (Brasilia), Malaysia (Putrajaya), Korea Selatan (Sejong), Kazakhstan (Astana), dan Australia (Canberra). Sedangkan negara besar lainnya seperti Mesir, Iran, dan Liberia sedang dalam tahapan membangun ibu kota barunya.
“Sejarah mencatat bahwa setiap 3-4 tahun sekali terjadi pemindahan ibu kota negara. Kini, bahkan dalam 2 tahun sekali terjadi perpindahan ibu kota negara,” ujar Menteri Bambang.
Ia menjelaskan, Indonesia bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan padahal tempatnya jauh seperti Brasil.
“Kita sama sama negara anggota G-20. Brasil dan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki PDB terbesar. Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk yang terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan, Brasil adalah negara kontingen. Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilakukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia,” kata Menteri Bambang.
Lantas, lanjutnya, apa pembelajaran positif dari pemindahan ibu kota di negara-negara tersebut?
“Pertama, pembelajaran dari Brasil yaitu dengan motivasinya untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang modern di abad 21, selanjutnya meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka lahan kosong di tengah-tengah Brasil,” sebut Menteri Bambang.
Ia menjabarkan, pemindahan ibu kota Brasil ini juga tidak meremehkan risiko politik kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dalam lima tahun sehingga mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal.
“Perhitungan yang realistis terhadap biaya menjadi kunci utama dimana land value di Brasilia naik lebih lambat dari yang diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru,” ucap Menteri Bambang.
Perencanaan telah disusun dengan baik, tambahnya, namun pelaksanaan yang tergesa-gesa mengakibatkan penjualan superblok tidak teratur dan berpihak kepada penawar tertinggi.
“Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan,” tutur Menteri Bambang.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuas Penuh (LBBP) RI untuk Brasil (2010-2015) Sudaryomo Hartosudarmo, dan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa. (rilis Kemenkominfo)
Editor: Ilma Amelia
