Kadis Kesehatan, dr.Hajai S Tanga
Mamasa, mandarnews.com – Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di tahun 2019 ini 7 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Kabupaten Mamasa sedang dalam tahap akreditasi setelah sebelumnya 9 PKM lainnya telah dinyatakan terakreditasi.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Mamasa, dr.Hajai S. Tanga saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/3/2019) menerangkan, salah satu program yang akan diteruskan di tahun 2019 ini adalah proses akreditasi 7 PKM, yakni PKM Bumal, Rantim, Mehalaan, Balla, Sespa, Malakbo, dan Nosu.
“Sejak tahun 2017 ada 4 PKM yang telah terakreditasi, tahun 2018 ditambah 5 PKM lagi sehingga total 9 PKM. Jika tujuh PKM juga dapat terakreditasi di tahun 2019, maka tinggal satu PKM di Kecamatan Bambang yang akan dipikirkan,” ujar dr. Hajai S. Tanga.
Akreditasi tersebut, menurut dr. Hajai, bertujuan untuk membuat penilaian kinerja PKM dalam aspek pemberian pelayanan yang sesuai standar. Tentunya, ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal layanan kesehatan.
“Untuk mencapai PKM yang terakreditasi tentu harus memenuhi beberapa persyaratan yang diperiksa oleh tim independen dari Kemenkes RI,” kata dr. Hajai S. Tanga.
Ia menjelaskan, ada tiga bagian utama yang harus diperhatikan, meliputi pelayanan manajemen atau administrasi, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan pribadi yang telah sesuai standar atau belum. Hal ini disebut dengan tiga program kerja (pokja) pokok dan harus dipenuhi.
“Akreditasi PKM itu penting demi meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, sebab baik pada sisi tenaga kesehatan, fasilitas dan alat-alat kesehatan, tentu menjadi perhatian,” sebut dr. Hajai S. Tanga.
Ia menjabarkan, yang menjadi kendala adalah adanya regulasi pencatatan pelaporan pelayanan PKM yang harus dilaporkan secara online ke kabupaten dan pusat.
“Untuk itu, PKM harus didukung jaringan internet. Jadi, 10 PKM akan dibantu pengadaan WiFi sebab pencatatan pelaporan pelayanan PKM tersebut dilakukan oleh semua PKM, baik PKM terakreditasi maupun non terakreditasi,” tukas dr. Hajai S. Tanga.
Ia menjelaskan, untuk mendukung pelayanan tiap PKM, di tahun 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dibangun gedung pelayanan baru.
Rinciannya adalah, satu unit di PKM Bambang dan PKM Sespa dengan anggaran Rp 600 juta, serta satu unit di PKM Rantim dan PKM Sumarorong dengan anggaran Rp 1,5 miliar.
“Untuk rehab bangunan, PKM Mamasa, PKM Tawalian, PKM Balla, PKM Bumal, dan PKM Tabulahan masing-masing akan dianggarkan sebesar Rp400 juta. Sedangkan pengadaan alkes (alat kesehatan) akan dilakukan di hampir semua PKM sesuai dengan kebutuhannya,” tutur dr. Hajai S. Tanga.
Merespon hal itu, Kepala Desa (Kades) Talimbung, Daniel mengatakan bahwa hal itu patut diapresiasi karena tentu layanan kesehatan akan lebih maju setelah memperoleh akreditasi, sebab tentu ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi yang berkaitan dengan layanan kesehatan masyarakat.
“Kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan akan lebih baik karena PKM akan mengalami kemajuan, baik pada sisi tenaga kesehatan, alat kesehatan maupun fasilitasnya,” ujar Daniel.
Ia pun mengharapkan agar proses pembangunan dan rehab di sejumlah PKM berjalan sesuai dengan aturan dan peruntukannya untuk lebih memberikan efek positif pada layanan kesehatan masyarakat. (Hapri Nelpan)
