Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim.
Mamuju, mandarnews.com – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) yang digelar 16 Agustus kemarin, keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penanganan penanggulangan Covid-19 di Sulbar dipertanyakan.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengaku tak habis pikir dengan cara pandang Pemprov Sulbar. Di saat sejumlah sektor butuh alokasi dana yang mendesak, Pemprov malah ngotot buat mengalokasikan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk kolam renang.
Saat RDP dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dengan tegas meminta BPKAD mengambil langkah konkret menangani persoalan kesehatan.
Baginya, saat ini rumah sakit harus menjadi perhatian serius di tengah angka Covid-19 yang terus meningkat. Bukan malah menggunakan anggaran BTT untuk hal-hal yang tidak darurat.
“Masih ada BTT kan, porsikan itu pada yang lebih genting. Tidak usah dulu anggarkan (kolam renang) yang tidak urgen, kalau bisa dianggarkan di dalam APBD janganlah dipakai itu BTT untuk keperluan yang tidak mendesak. Kasihan orang di rumah sakit,” tutur Abdul Halim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim mengingatkan kepada pemerintah agar tidak coba bermain-main dengan anggaran penanggulangan Covid-19.
Politisi Nasional Demokrat (Nasdem) itu menegaskan, jika menemukan indikasi kecurangan ia memastikan akan langsung menyeretnya pada proses hukum.
“Jangan ada main-main dengan anggaran, tidak ada tolerir. Kita akan langsung melaporkan jika ada penyimpangan ke Kejaksaan,” ujar Rahim.
Sedangkan Kepala BPKAD Sulbar Acang mengaku, saat ini sedang melakukan penyesuaian anggaran penanggulangan covid-19 pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan keterangan Acang dalam RDP itu, total ada Rp77 miliar yang siap dialokasikan. Meski begitu Acang menjelaskan angka itu hanya berupa kegiatan pada sejumlah OPD, secara fisik anggaran itu tidak tersedia.
“Alokasi sudah kita hitung, Pemprov akan melakukan pengalihan anggaran sebesar 8 persen atau Rp77 miliar. Namun harus dipahami, uangnya tidak ada pada kami, tetapi pada kegiatan di OPD,” kata Acang.
Ia juga menyampaikan jika sisa dana BTT di Pemprov Sulbar saat ini tinggal Rp6 miliar dari total Rp15 miliar yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2021.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
