Kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Abdul Rahim dan Kalma Katta, di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Sulbar. Senin, 13 April 2020. Foto by. Putra
Majene, mandarnews.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim bersama Kalma Katta yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sulbar melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae.
Senin (13/4).
Kunjungan tersebut berkaitan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur untuk anggaran 2019.
“Kenapa kita turun ke UPTD Jalan dan Jembatan karena kita melihat bahwa beban kita selama ini itukan sebetulnya ada pada jalan kita di seluruh ruas yang ada di 6 Kabupaten ini yang belum terjamah dan terpelihara dengan baik,” kata Abdul Rahim.
Abdul Rahim juga menjelaskan alasan kebersamaannya dengan Kalma Katta. Kata Rahim, Kalma Katta adalah anggota DPRD Sulbar Dapil Majene dan mantan Bupati Majene tentu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa UPTD jalan dan jembatan benar-benar bisa difungsikan secara maksimal.
“Sesungguhnya pekerjaan yang sudah selesai dikerja, itu tanggung jawabnya pada UPTD yang harus menjaga dan memelihara. Tapi kalau anggaran dan peralatannya tidak memadai, bagaimana mungkin jalan yang ada itu bisa baik,” ucapnya.
Abdul Rahim mengungkap, anggaran di tahun anggaran 2019 hanya sekitar Rp 5,6 milyar lebih. Sementara idealnya, sesuai yang selalu diusulkan oleh kepala UPTD yakni Rp25mMilyar.
“Tentu ini sangat jauh, dengan melihat jumlah ruas jalan yang ada di 6 Kabupaten dengan rentang kendali sangat jauh. Jadi kita berkomitmen agar penganggaran tahun-tahun mendatang bisa memadai. Karena jujur saja dengan melihat mutu pekerjaan kita selama ini, yang belum cukup 3 tahun apalagi 5 tahun itu sudah rusak. Maka, sesungguhnya anggaran itu menjadi sangat penting ada di UPTD ini,” terangnya.
Ia berjanji mengupayakan penambahan anggaran untuk UPTD jalan dan jembatan begitu pun dengan peralatan. Ia menilai perlu ada pengadaan baru alat berar mengingat yang ada sudah puluhan tahun.
“Jadi intinya begini, semangat membangun itu penting dan itu kita harus dorong terus. Tapi, semangat memelihara, menjaga atas apa yang sudah dibangun itu tidak kalah penting. Jadi inilah yang kami lihat, dengan alokasi anggaran masuk di UPTD sebagai garda terdepan, yang pertama berkeringat yaitu UPTDnya bukan dinasnya. Maka karena itu, semangat untuk memberikan support anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa karusakan jalan dan jembatan kita yang dibawa 30% sesuai proporsi. Memang sudah waktunya kita harus dorong. Karena kasihan, artinya rasio antara anggaran dengan tanggung jawab UPTD itu tidak berbanding lurus sehingga itu yang perlu dorong,” tutupnya.
Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Fraksi Demokrat Kalma Katta, menambahkan, sebagai unsur pemerintah punya kewajiban untuk menyikapi terhadap program kegiatan di Sulbar khususnya masalah infrastruktur jalan dan jembatan.
” Jadi ini melakukan kunjungan ke UPTD untuk mendapatkan fakta tentang seperti apa penanganan jalan khususnya masalah pemeliharaan. Perjuangan dan harapan UPTD kepada kami, akan kami respon dan mudah-mudahan ada perubahan,” sebut Kalma.
Terkait penambahan anggaran, Kalma Kattta yang juga mantan Bupati Majene dua periode ini berkomitmen akan berupaya membantu karena dinilainya sangat penting. Menurutnya, untuk meningkatkan masalah perekonimian, pertanian, perkebunan dan usaha-usaha kecil sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur.
“Saya lihat, di 2019 kemarin Rp140 milyar dan yang diberikan ke UPTD hanya Rp5 milyar itu hanya sekitar 4% saja. Sementara kita harapakan ada 20% dari itu. Jadi terkait ini, kita harapkan bertemu dengan pemerintah untuk menyampaikan hal-hal ini. Karena itu kepentingan juga untuk Sulbar. Jadi kami dari perwakilan rakyat tentu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat dan akan meminta tindak lanjut ini ke Pemprov,” tutup Kalma Katta, Sekretaris komisi 3 DPRD Provinsi Sulbar.
Sementara Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Sulbar. Saparang, ST mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Sulbar dalam hal meninjau kegiatan-kegiatan 2019.
” Jadi kami sudah menjelaskan semua bahwa pemeliharaan ini perlu ada peningkatan. Peningkatan seperti pendanaan atau penambahan anggaran karena kita selalu mendapat anggaran sangat minim, di sisi lain banyak jalan yang rusak sehingga tidak seimbang antara pendanaan dengan tanggung jawab kami,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa minimnya anggaran tidak selamanya terjadi, melainkan pasang surut. Kadang naik kadang turun.
” Tetapi sisi pemeliharaan ini memang banyak dibutuhkan. Karena kondisi jalan membutuhkan dana yang banyak, untuk tingkat pemeliharaan,” jelasnya.
Untuk menunjang pemeliharaan jalan dan jembatan, lanjutnya, selain anggaran juga dibutuhkan peralatan seperti dozer, grader, excavator mini dan back loader.
” Inilah yang perlu kita adakan dalam rangka mendukung pemeliharaan jalan dan jembatan di Sulbar ini. Jadi di sini kami meminta agar ada penambahan anggaran dan pengadaan peralatan. Dan itu sudah kami sampaikan kepada anggota DPRD Provinsi dan tentu juga akan kami sampaikan ke Dinas PUPR dan Gubernur, kaitan masukan dan saran kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari pada mutu pemeliharaan jalan,” tutupnya. (Putra)
