Anggota DPD RI wakil Sulbar, Muh. Asri Anas, bereaksi keras terhadap upaya pemaksaan pembangunan debit air PDAM di Tapango, Polewali Mandar (Polman) yang terkesan dipaksakan oleh Balai Sulawesi 3, yang membawahi Sulteng dan Sulbar.
"Hentikan pembangunan debit air yang menggunakan sungai Tapango dan pemerintah Polman jangan menutup mata kalau masyarakat menolak. Jangan dipaksakan karena jika pemerintah ikut-ikutan mendukung dan memaksakan proyek ini meskipun ditolak masyarakat maka itu sama saja berarti pemerintah buta dan tuli," tegas Asri Anas kepada pers, Rabu 12 Oktober 2015.
Asri mengatakan sudah hampir sepekan warga masyarakat Tapango berunjuk rasa sebab sulit mendapat sumber air bersih akibat pembangunan debit air menggunakan sumber air Tapango.
"Sudah seminggu masyarakat demo sebab sulit mendapatkan sumber air minum banyak di Polman tapi selalu dipaksakan harus dari Tapango padahal debit air sedikit dari Tapango," kata Asri.
Ditegaskan, sungai Tapango merupakan andalan sumber air persawahan yang mengaliri sekitar 2.000 hektar sawah sehingga kalau sumber airnya diambil terus maka persawahan akan mengalami kekeringan.
"Dari 7 desa yang akan dilalui, sungai Risotapango menjadi sumber distribusi persawahan pada 4 bendungan. Harusnya PDAM polman memperluas pengambilan debet air bersih di Sungai Maloso atau Sungai Mandar yang debet airnya 10 kali lipat besarnya dari sungai Tapango," kata Asri.
Asri langsung mengontak Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono untuk menanyakan hal ini. Dalam rapat dengan pihak terkait di Jakarta nanti, Asri juga akan bersikeras memprotes persoalan ini.
"Saya mendesak balai atau pemerintah pusat agar membantu PDAM membantu mendapatkan sumber air baru dari sungai Mandar atau sungai Maloso," kata Asri.
Asri meminta agar setiap pembangunan infrastruktur di Sulbar harus melalui kajian komprehensif supaya tidak merugikan banyak pihak terutama rakyat banyak.
"Balai selalu membangun tidak dengan pendekatan dan kajian bagus sehingga memberi dampak kurang bagus bagi masyarakat sekitarnya. Banyak contoh yang sudah dilakukan. Ini bukan pertama kalinya," kata Asri.
Asri mengatakan jika pembangunan debit air Tapango dipaksakan maka dia akan menggalang kekuatan representatif dari sekian kasus di Sulbar yang dikerjakan oleh balai dan meminta presiden Joko Widodo melalui menteri PU memberhentikan kepala balai besar Sulawesi.
"Sebab saya sendiri sudah sering reses langsung ke lapangan dan mendapat banyak keluhan dari kepala daerah atas cara kerja balai yang sering membuat program tanpa kajian kemanfaataan yang bagus," tegas Asri.(rizaldy/ashar)