Ketua Umum APPM Polewali Mandar Kota Parepare, Muhammad Amin Hasman Kausu.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polewali Mandar Kota Parepare menilai jika pernyataan bahwa kondisi bahan bakar minyak (BBM) di Polewali Mandar “aman” pada 1 April 2026 justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Fakta yang dirasakan langsung oleh masyarakat menunjukkan kelangkaan masih terjadi, antrean panjang tetap mengular di SPBU, bahkan harga BBM di tingkat pengecer melonjak hingga Rp30.000 per liter. Ini bukan sekadar perbedaan persepsi, melainkan jurang antara klaim dan realitas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana data dan informasi yang dijadikan dasar oleh pihak terkait dalam menyatakan situasi “aman”?
Sebab, ukuran keamanan seharusnya tidak hanya dilihat dari ketersediaan stok di atas kertas, tetapi juga dari kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan BBM secara wajar.
APPM Polewali Mandar Kota Parepare pun memandang bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sebagai kondisi yang normal.
“Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Ketua Umum APPM Polman Kota Parepare, Muhammad Amin Hasman Kausu, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (1/4/2026).
Muhammad Amin turut menyampaikan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Ia menegaskan bahwa kondisi ini adalah bentuk kegagalan dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan pernyataan ‘aman’ tanpa memastikan kondisi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan menenangkan publik dengan narasi yang tidak sesuai fakta. Masyarakat hari ini antre berjam-jam, bahkan terpaksa membeli BBM dengan harga yang sangat mahal. Ini bukan kondisi aman, ini krisis nyata. Pemerintah daerah harus berhenti mencari alasan dan segera menghadirkan solusi konkret,” kata Muhammad Amin.
Ia juga menambahkan bahwa lambannya penanganan krisis ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan distribusi BBM di daerah.
“Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan distribusi, maka wajar jika kepercayaan masyarakat terus menurun. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban dari ketidakmampuan sistem,” sebut Muhammad Amin.
Lonjakan harga di tingkat pengecer menjadi indikator kuat adanya kelangkaan. Hukum pasar bekerja—ketika pasokan terbatas dan permintaan tinggi, harga akan melonjak.
Namun, yang menjadi persoalan adalah masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka terpaksa membeli dengan harga tinggi demi tetap bisa beraktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Melalui momentum ini, APPM Polewali Mandar Kota Parepare mendesak adanya langkah cepat, terukur, dan transparan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, menambah pasokan, serta menindak tegas praktik penyimpangan di lapangan.
Krisis BBM di Polman hari ini bukan hanya soal kelangkaan, tetapi juga soal tanggung jawab dan keberpihakan. Jika pemerintah tidak segera bertindak serius, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin luas dan merugikan masyarakat secara menyeluruh.
“Sudah saatnya pernyataan ‘aman’ tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kondisi nyata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ucap Muhammad Amin.
Editor: Ilma Amelia
