Salah satu penjual BBM eceran di pinggir jalan. Tampak botol-botol kosong yang biasanya berisi BBM.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Di tengah kondisi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak akibat isu kenaikan harga, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut angkat bicara.
Anggota Fraksi PKB, Nurdin Tahir, mengemukakan bahwa fenomena yang terlihat di lapangan adalah akibat adanya gejolak informasi terkait kemungkinan kenaikan BBM.
“Cara mengantisipasinya, menurut saya, pemerintah sebaiknya tidak menunda-nunda atau menggiring opini seolah-olah akan ada kenaikan,” beber Nurdin kepada awak media di Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (31/3/2026).
Jika memang harus dinaikkan karena kondisi tertentu, tambah Nurdin, seharusnya keputusan tersebut langsung saja ditetapkan tanpa perlu digembor-gemborkan sebelumnya.
“Kalau hal seperti ini terus disampaikan ke publik, saya meyakini masyarakat akan bereaksi. Ketika ada informasi bahwa harga akan naik, masyarakat cenderung membeli lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya, bukan berdasarkan kebutuhan riil, melainkan karena kekhawatiran,” imbuh Nurdin.
Apalagi bagi sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan bisnis, tentu akan berusaha mengambil peluang dari situasi tersebut.
Demi mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut, Fraksi PKB akan segera mengadakan rapat.
“Bila memang belum ada keputusan resmi terkait kenaikan harga BBM, kami menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terpancing isu tersebut,” tandas Nurdin.
Sedangkan Syarifuddin dari Fraksi Nasdem menerangkan jika DPRD Polewali Mandar akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait guna mencari solusi terkait kelangkaan BBM.
Ditanya soal indikasi penimbunan yang menyebabkan BBM sulit didapat, Syarifuddin mengaku belum dapat memastikan.
“Kami belum melihat bukti secara langsung. Namun, berdasarkan informasi dari masyarakat, ada beberapa yang menyampaikan dugaan adanya penimbunan,” ujar Syarifuddin.
Hal tersebut, lanjutnya, tentu akan ditelusuri oleh pihak yang berwenang. Jika benar terjadi penimbunan, ini sangat merugikan masyarakat. (ilm)
