Aktivis Mamasa, Rihardes (baju merah), Tambrin (di tengah), Yustianto Tallulembang (kanan)
Mamasa, mandarnews.com – Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Mamasa, Yakub F Solon menjalankan tugas memasuki 30 hari. Sejumlah aktivis memberi apresiasi dan kritik.
Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa, Rihardes L Memanna, selama kurang lebih 30 hari PJ Bupati Mamasa melaksakan tugas tentu apresiasi dan kritik tetap ada. Ia menjelaskan, pada sisi apresiasi pihaknya memberi dukungan pada sikap PJ Bupati Mamasa yang telah melakukan evaluasi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan kunjungan pada sejumlah wilayah kecamatan dalam penanganan sejumlah masalah daerah termasuk, Stunting, Pernikahan Anak Usia Dini, Angka Anak Putus Sekolah serta masalah inflasi akibat defisit.
“Ini patut dihargai kendati belum ada hal nyata dampak dari langkah kongkrit yang diambil sebab yang ada dari informasi yang kami dapatkan beberapa waktu lalu, klaim BPJS Kesehatan di Puskesmas hingga RSUD belum terbayarkan bahkan Sertifikasi dan Tamsil (Tambahan Penghasilan) Guru juga belum dibayarkan secara keseluruhan, ” ujar Rihardes saat dikonfirmasi via whatsapp, Jumat (20/10/2023).
Ketua GMNI Mamasa ini menyarankan agar hal tersebut segera dituntaskan sebab masalah kesehatan dan pendidikan adalah hal yang sangat prioritas demi kemajuan sebuah daerah. Ia juga berharap, pemerintah daerah memperketat proses belanja daerah sehingga cukup menangani hal yang urgent saja di tengah defisit.
Sementara Tambrin yang juga seorang aktivis Mamasa saat diwawancarai via whatsapp di hari yang sama belum melihat ada langkah secara nyata yang dilakukan PJ Bupati Mamasa.
“Sebagaimana kita ketahui sejumlah gaji tenaga honorer, gaji aparat desa serta gaji sertifikasi guru yang belum tuntas secara keseluruhan, ” ungkapnya.
Tambrin juga mengatakan, soal penyebab defisit Kabupaten Mamasa kuat dugaan di sebabkan karena kurangnya pengawasan legislatif lewat eksekutif sebelumnya yang mana bahwa belanja-belanja yang tidak terlalu penting harusnya di tiadakan.
“Jangan justru berbanding terbalik (banyak belanja tidak mendesak). Ditambah lagi kurangnya pendapatan daerah yang bisa meningkatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” sebut Tambrin.
Tambrin juga menawarkan, PJ Bupati untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar taat bayar pajak dan membangun komunikasi supaya investor-investor masuk ke daerah. Hal yang juga tak kalah penting, tambah Tambrin, sekiranya PJ Bupati rutin memonitoring dan mengevaluasi kinerja OPD bahkan mendorong juga memberi dukungan penuh terhadap pengembangan destinasi wisata Kabupaten Mamasa yang sementara berkembang.
Di tempat berbeda, salah satu pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Mamasa, Yustianto Tallu Lembang saat dikonfirmasi via whatsapp juga memberi tanggapan. Kata dia, Upaya yang telah dilakukan PJ Bupati pada beberapa hari belakangan itu patut diapresiasi di mana sejumlah masalah krusial daerah termasuk gaji honor tenaga kontrak, gaji aparat desa yang belum dibanyarkan telah ada upaya yang dilakukan. Yustianto juga menilai adanya upaya serius PJ Bupati dalam menekan defisit Kabupaten Mamasa.
“Dalam menghadapi Pemilu 2024 kita menyarankan pada PJ Bupati Mamasa untuk fokus mengurus hal yang berkaitan dengan perbaikan daerah, jangan sampai ada upaya-upaya untuk menggiring ke rana politik praktis, ” ujarnya.
Dari GAMKI Mamasa, kata Yusti, berharap PJ Bupati Mamasa lebih fokus pada tugas yang diemban karena sangat ditakutkan jika ada upaya pihak tertentu yang mencoba mengait-ngaitkan posisi beliau pada kepentingan politik atau Pemilu 2024 mendatang. (Yoris)
