RAPAT. Komisi III DPRD, Pemda dan BPJS Majene rapat membahas permasalahan data penerima KIS, Rabu 2 Mei 2018.
Majene, mandarnews.com – Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan menyoroti data penerima Kartu Indonesia (KIS) saat rapat bersama Pemda dan BPJS Majene, Rabu 2 Mei 2018.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, data penerima KIS mencapai 127.661 jiwa. Data ini berasal dari dua sumber pembiayaan, sebanyak 71.598 Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan 56.063 PBI daerah.
Adi Ahsan mengatakan, hampir seluruh warga Majene terdata sebagai penerima KIS. Tersisa, kata Adi Ahsan, hampir 37 ribu warga Majene yang belum terdata, termasuk ASN, TNI, Polri dan orang mampu. Namun data itu berbanding terbalik dengan fakta di masyarakat.
“Hampir setiap hari ada orang yang tidak punya kartu KIS,” tegasnya.
Fakta di lapangan, lanjut Adi Ahsan, ada warga yang tidak punya kartu tapi terdaftar dalam data penerima. Ada indikasi, kartu KIS tidak tersalur sepenuhnya ke masyarakat.
“Kalau ini angka yang dipatenkan pemda, ada indikasi kerugian kita pembayaran klaim karena datanya yang kurang jelas,” jelas Adi Ahsan.
Permasalahan seperti ini banyak terdapat pada data 10 ribu penerima kartu KIS PBI daerah yang dianggarkan sejak 2013. Adi Ahsan meminta data itu diputihkan dan dilakukan pendataan ulang.
Sementara itu, perwakilan BPJS Majene Rahma mengatakan, BPJS hanya bertugas mencetak kartu. Lalu, kartu KIS itu diserahkan ke Kesra untuk disalurkan ke masyarakat.
Kabag Kesra Setda Majene Hamsinah menyebutkan, pihaknya terus berupaya agar semua kartu KIS sebanyak 3 ribu lebih dari 56.063 belum tersalur. Kata dia, KIS yang belum tersalur itu untuk beberapa desa di Kecamatan Malunda dan Ulumanda.
“Barang kali ada 3 ribu, belum dibagikan karena saya tidak mau kasi kecamatan, tapi saya langsung ke desa,” jelas Hamsina. (Irwan Fals)