Ketua DPRD Majene Salmawati Djammado saat memberikan sambutan.
Majene, mandarnews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Salmawati Djammado menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini di depan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) dan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST).
Salma membeberkan hal tersebut saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Majene tahun 2023 dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat tabupaten dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023, Senin (28/3) di Aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulbar.
Salma menyampaikan, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara cermat, khususnya untuk mengawal arah prioritas pembangunan yang diwacanakan pada pemilihan tahun 2020 sebagai komitmen politik bersama seluruh masyarakat Majene.
Tentunya, lanjut Salmawati, seluruh masyarakat Majene menunggu realisasi dan janji-janji politik yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.
“Sebagai mitra penyelenggara Kabupaten Majene, kami merasa penting menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Majene yang merupakan daftar dari sekelumit permasalahan di Majene yang didapatkan melalui reses, rapat dengar pendapat dengan mitra DPRD, kunjungan kerja, dan tetap disinkronkan dengan prioritas pembangunan,” jelas Salma.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut mengatakan, sesuai dengan tema pembangunan RKPD tahun 2023, yaitu “Akeselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Majene yang Unggul, Mandiri, dan Religius” maka disampaikanlah pokok-pokok pikiran DPRD Majene tahun 2022.
Pertama, terkait krisis strategis percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, maka tersirat harapan kedepannya yaitu keberlanjutan dan pelayanan di rumah sakit dengan dimaksimalkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Di hadapan Gubernur yang hadir dan para pemangku kebijakan Provinsi Sulbar, Salma meminta agar kuota BPJS Kesehatan selama ini yang dinonaktifkan oleh penganggaran provinsi untuk tetap diakomodir kembali pembiayaannya.
“Karena jika data BPJS Kesehatan sebanyak 12.794 yang sebelumnya dianggarkan povinsi masuk di penganggaran APBD Kabupaten Majene maka tentu akan berat untuk pembiayaannya,” jelas Salma.
Ini, tambahnya, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan masyarakat Majene dengan hadirnya pemangku kebijakan, sehingga sangat diharapkan diakomodir yang memang menjadi tanggung jawab Gubernur karena masuk dalam kuota Provinsi Sulbar.
Salma juga menyikapi pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 dan pasca gempa mengenai aspirasi masyarakat dan realisasi bantuan korban gempa yang masih bermukim di tenda pengungsian.
“Perlunya perhatian kapasitas penyediaan sarana dan prasarana, penunjang kualitas hidup masyarakat di tenda pengungsian. Percepatan pencapaian realisasi vaksinasi di Kabupaten Majene hingga tercipta herd immunity (kekebalan kelompok),” ujar Salma.
Sementara terkait isu modernisasi tata kelola pemerintahan Salma mengatakan, DPRD Majene menyarankan agar disusun strategi pengembangan e-goverment yang berintegrasi lintas perangkat daerah berbasis fiber optik disertai dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai.
“Kami harapkan, solusi dari masalah yang timbul akibat jaringan internet kantor yang dialihkan pengelolaannya ke Dinas Infokom dapat segera diselesaikan tahun ini agar tidak terjadi hambatan penyelenggaraan pemerintahan tahun ini,” kata Salma.
Selanjutnya, ia juga menanggapi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang diharapkan agar pemerintah daerah memerhatikan dan memastikan keberlangsungan karir pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak kebijakan nasional pengalihan eselon IV ke jabatan fungsional, serta kebijakan memberhentikan pejabat struktural dengan mengangkat PNS ke jabatan fungsional. Prinsip utama agar kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan PNS perlu tetap dikedepankan.
“Jadi, di depan Bupati terhormat, terkhusus saya akan mengkritisi Pak Bupati yaitu Kepala OPD yang membidangi BKPSDM dan Disdikpora jika ada terjadi rotasi, mutasi maka perlu mengkaji analisis jabatan, tanpa merugikan satu dengan lainnya,” imbuh Salma.
Ia juga meminta agar BKPSDM melihat kebakatan dan jenjang karir yang telah dicapai karena baru-baru ini sudah dua kali pelaksanaan mutasi.
“Mungkin selama ini, Kepala BKPSDM tidak banyak berkoordinasi secara langsung kepada Pak Bupati dan khususnya tim penilai kinerja, dalam hal ini Sekretaris Daerah Majene karena kami yakin Sekda Majene orang yang sangat potensi dan punya keprofesionalan. Sehingga, kami meminta agar para pemangku kebijakan untuk tidak melihat satu pihak melainkan melihat potensi-potensi yang ada,” tandas Salma.
Ia pun menegaskan kepada Kepala Dinas Dikpora agar ketika melakukan suatu mutasi atau pergeseran ke sekolah maka harus mempertimbangkan kebutuhan guru tanpa merugikan satu dengan lainnya demi menuju Majene UMR.
“Musrenbang ini merupakan momen untuk berembuk bersama agar Majene dan khususnya Sulbar bisa betul-betul terarah sesuai dengan visi Misi Bupati dengan RPJMD 2021-2026,” kata Salma.
Tak lupa ia juga menyampaikan permasalahan nasional yakni kelangkaan minyak agar kiranya dapat diberikan solusi, utamanya memasuki Ramadan.
Sayangnya, dari penyampaian masalah oleh Ketua DPRD Majene termasuk pengaktifan kembali kuota BPJS Kesehatan yang selama ini dianggarkan melalui penganggaran APBD Provinsi, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar belum bisa menyampaikan pernyataan mengenai keputusan yang mengarah pada solusi terkait hal itu.
Begitu juga dengan Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, yang dalam kesempatannya lebih condong pada penjelasan pada pernyataan pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2023. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
