Penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran oleh Ketua DPRD Majene kepada Bupati Majene, Senin (28/3).
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.
Kegiatan kali ini dilaksanakan di Aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (28/3) dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Majene) Andi Adlina Basharoe menyampaikan, adapun dasar pelaksanaan Musrenbang RKPD diantaranya undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017.
“Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan yakni pertama, untuk menampung berbagai masukan dan usulan dari stakeholder dalam rangka penajaman penyelarasan dan penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2023,” ujar Adlina.
Selanjutnya, untuk mendapatkan saran dan masukan, serta komitmen para pemangku kepentingan untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Majene untuk tahun 2023 yang akan menjadi penyusunan dalam RKPD nantinya.
“Tujuan selanjutnya, menyepakati program kegiatan prioritas usulan Musrenbang kecamatan yang sebelumnya telah disepakati bersama perangkat daerah terkait dalam desk pra Musrenbang Kabupaten Majene yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu,” jelas Adlina.
Sementara itu, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) menyampaikan, “Akeselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Majene yang Unggul dan Mandiri” menjadi tema pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2023.
“Untuk mewujudkan tema tersebut, setidaknya ada delapan poin yang menjadi prioritas daerah, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis lokal, peningkatan produktifitas hasil pertanian, pengembangan industrialisasi agribisnis dan agroteknologi, peningkatan produktifitas dan insutrialisasi produk pertanian, menciptakan kemudahan akses lapangan kerja, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman,” kata AST.
Mantan Sekretaris Daerah Majene itu berharap, ada dukungan dalam membangun Majene secara bersama-sama.
“Dalam RPJMD 2021-2026, isu strategis yang menjadi dasar penentuan program dan kegiatan adalah percepatan pencapaian SPM, pemulihan ekonomi dampak pandemi covid-19, modernisasi tata kelola pemerintahan, serta pengembangan kapasitas SDM dan kualitas infrastruktur,” tandas AST.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) yang membuka secara resmi kegiatan mengharapkan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.
Mantan Bupati Polewali Mandar dua periode ini juga mengatakan, pembangunan saat ini dihadapkan dengan banyak masalah, diantaranya kemiskinan, kualitas SDM, angka stunting, dan penyediaan infrastruktur yang belum optimal.
“Kita juga masih dalam upaya pemulihan akibat gempa dan Covid-19,” ungkap ABM.
Gubernur Sulbar turut serta membawa rombongan, yaitu Sekretaris Provinsi, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekretariat Daerah, dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar, serta Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulbar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene Salmawati turut menyampaikan pokok pikiran DPRD Majene, diantaranya isu strategis percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, isu pemulihan ekonomi dampak Covid-19, gempa bumi, isu modernisasi tata kelola pemerintahan, serta pengembangan kapasitas SDM.
“Kami sangat mengharapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah,” sebut Salma.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD dan anggota DPRD Majene, Sekretaris Daerah Majene, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1401, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Ketua Pengadilan Negeri (PN), Rektor Universitas Sulawesi Barat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, dan para Kepala Bagian (Kabag). (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
