Khizanaturrahmah sedang menyampaikan materi dikbar pada para peserta yang seluruhnya perempuan.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Sebanyak kurang lebih 300 perempuan dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) berkumpul di auditorium K. H. Sahabuddin Universitas Al-Asy’ariah Mandar (Unasman) Polewali Mandar untuk mengikuti Pendidikan Kader dan Badan Partai (Dikbar) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumat (18/7/2025).
Dalam dikbar tersebut, para perempuan diajak untuk melawan politik wani piro yang tidak bisa dipungkiri tengah menghantui perpolitikan Indonesia.
“Dampak dari politik wani piro adalah harga bahan makanan rakyat, seperti tempe, harganya mahal,” ujar Khizanaturrahmah selaku instruktur dikbar.
Khizanaturrahmah menyampaikan, yang terjadi ketika politik wani piro diterapkan adalah rakyat diatur, bukan mengatur.
“Akhirnya, orang miskin dilarang berpolitik karena tidak punya dana. Politik praktisnya hanya bisa dilakukan oleh orang kaya yang memiliki modal,” kata Khizanaturrahmah.
Ia menerangkan, Imam Al Gazali dalam Ihya’ Ulumuddin menyebutkan bahwa rakyat rusak karena penguasa, penguasa rusak karena ulama, ulama rusak karena cinta dunia, dan politik wani piro intinya adalah cinta dunia.
“Jika politik wani piro terjadi, yang ada adalah jalan buntu politik yang menjadikan politik sama dengan pesugihan. Tumbalnya tentu saja rakyat,” ucap Khizanaturrahmah.
Lantas, bagaimana agar politik wani piro dapat hilang? Jawabannya adalah mengubah cara pandang politik.
“Politik harus dipandang sebagai wasilah (akses) untuk menyelesaikan masalah (problem) agar tercapai maslahah (manfaat),” tutur Khizanaturrahmah.
Sebelum pemberian materi, pembukaan dikbar dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa PKB, DR. Nihayatul Wafiroh, yang juga Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Polewali Mandar, Amiruddin, menguraikan bahwa DR. Nihayatul Wafiroh hadir di Sulbar untuk memberikan kaderisasi kepada perempuan bangsa.
“Di samping itu, beliau juga melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI, yaitu sosialisasi tentang BPJS yang dihadiri oleh Ketua Cabang BPJS Kesehatan Polewali Mandar, Wahida,” tukas Amiruddin yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar.
Dalam kesempatan tersebut, Amiruddin juga menyampaikan persoalan mengenai kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Depu di Polewali Mandar dan secara khusus meminta kepada DPR RI untuk memperjuangkan RSUD Andi Depu yang merupakan RS rujukan di Sulbar.
“RSUD Andi Depu hari ini kapasitas ruangannya terkadang tidak mampu melayani pasien. Bahkan, ada pasien yang harus sampai tinggal selama sehari semalam di IGD karena ruang perawatan penuh. Alhamdulillah, ada respons baik dari Ibu Nihayatul untuk menjadi perhatian,” beber Amiruddin.
Alasan Polewali Mandar sendiri dipilih menjadi tempat dikbar ada beberapa, yaitu karena merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulbar, berkedudukan sebagai pintu gerbang dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan anggota DPRD dari PKB paling banyak ada di Polewali Mandar sehingga lebih mudah untuk melakukan pengaderan.
“Nantinya, dikbar juga akan dilaksanakan di daerah lain, seperti Mamuju,” tutup Amiruddin. (ilm)
