Plt Dinsos Polman dr. Syamsiah dalam kegiatan sosialisasi dan validasi DTKS, Kamis (25/3).
Polman, mandarnews.com – Demi meningkatkan validasi data penerima manfaat bantuan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyelenggarakan sosialisasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyelenggaraan sosialisasi dan validasi DTKS direncakan akan dilakukan selama dua hari dimulai Kamis (25/3) hingga Jumat (26/3) di ruang pola Kantor Bupati Polman.
M. Natsir Rahmat selaku Wakil Bupati Polman ketika membuka secara resmi kegiatan menyampaikan, sejak tahun 2019, Polman berhasil keluar dari predikat daerah tertinggal melalui Keputusan Menteri PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Polman dan Daerah Tertinggal yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran terkait bantuan sosial.
Namun fakta saat ini, kata Natsir, masih banyak masyarakat mengharap bantuan, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman merasa miris.
“Banyak upaya pemberdayaan telah kami canangkan, banyak program yang kami anggap mampu menstimulus masyarakat untuk tampil dan mengambil peran, kami juga berupaya untuk terus memacu peningkatan ekonomi, utamanya UMKM dan terakhir Pemerintah Kabupaten Polman memberikan program yang dapat menyentuh langsung masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial, seperti bantuan perumahan, BPJS-KIS, bantuan pendampingan pasien rujukan, bantuan kepada rumah ibadah, dan bantuan sosial lainnya yang pemerintah anggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Natsir.
Ia menyampaikan, berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) terkait ketersediaan DTKS sebagai pusat data kesejahteraan sosial, maka dibutuhkan konsolidasi secara serius, terutama membangun kerja sama di setiap kelurahan dan desa beserta semua sektor yang terkait.
“Mengingat pentingnya pengembangan DTKS, maka pemerintah melalui Dinas Sosial Polman melaksanakan sosialisasi verifikasi dan validasi DTKS. Pada tahun 2020, RT DTKS sebanyak 51.008 jiwa, DTKS 212.422, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 55.324, program BPNT 39.977 KPM, BPJS APBN 28.6332 jiwa, BPJS APBD/PBI 50.250 jiwa, dan e-PKH sebanyak 29.974,” tandas Natsir.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Polman dr. Syamsiah berujar, dalam giat ini beberapa sektor dilibatkan, termasuk penyuluh dan pekerja sosialisasi pangan karena kedepan aplikasi terkoneksi dengan aplikasi pendukung dari data terpadu Kemensos.
“Kami harapkan paling utama adalah validasi data terpadu kita gunakan. Kegiatan ini fokusnya validasi dan verifikasi data terpadu. Selama ini, kita gunakan program sosial, misalnya bantuan pangan sosial non tunai dan tunai, BPJS, PKH, dan lainnya. Maka kedepan diharapkan keluarga PKH terdata sesuai persyaratan Kemensos yang terkoneksi dengan pencatatan sipil,” sebut dr. Syamsiah.
Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah meningkatkan validasi data penerima manfaat bantuan sosial serta upaya mempercepat progres validasi data di aplikasi, meningkatkan akurasi data kesejahteraan sosial secara detail yang memuat informasi tentang keadaan dan kondisi rumah tangga atau keluarga, memetakan konsep integrasi data dari aplikasi data kesejahteraan sosial (SIKS-NG, e-PKH dan aplikasi lain), implementasi data terpadu untuk mendukung program penanganan kemiskinan sesuai dengan komitmen pemerintah daerah, dan mengidentifikasi skema monitoring dan evaluasi prakarsa pemutakhiran data sebagai awal proses dan pencapaian penanganan fakir miskin perencanaan pembangunan.
Adapun yang mengikuti kegiatan ini adalah Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, TKSK, PKH, Karang Taruna, Tagana, penyuluh sosial yang memiliki tugas dan fungsi terkait pemutakhiran data kesejateraan sosial, serta urusan dan penanganan atau penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemkab Polman. (Aty Achmad)
Editor: Putra, Ilma Amelia
