DPRD Majene Sulawesi Barat mengusulkan Yusril Ihza Mahendra mendampingi pemerintah kabupaten setempat dalam memperjuangkan kepemilikan Pulau Lerelerekan.
"Gugatan Kalsel terhadap kepemilikan Lerelerekan memang disetujui Mahkamah Agung (MA) sesuai petikan putusan yang diterima Pemkab Majene beberapa waktu lalu, namun putusan tersebut hanya membatalkan kepemilikan pulau dari kawasan Majene," ungkap Ketua Komisi II DPRD Majene Rusbi Hamid di Majene, Senin.
"Gugatan Kalsel terhadap kepemilikan Lerelerekan memang disetujui Mahkamah Agung (MA) sesuai petikan putusan yang diterima Pemkab Majene beberapa waktu lalu, namun putusan tersebut hanya membatalkan kepemilikan pulau dari kawasan Majene," ungkap Ketua Komisi II DPRD Majene Rusbi Hamid di Majene, Senin.
Dia mengatakan, keputusan MA terhadap gugatan Kalsel tidak menetapkan Lerelerekan masuk ke daerah Kalsel maupun Sulbar.
Hal tersebut menunjukkan peluang Pemkab Majene masih sangat besar untuk merebut kembali pulau tersebut melalui tindakan hukum yang ditempuh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak tergugat yang sebelumnya menetapkan Lerelerekan masuk dalam Majene melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011.
Agar gugatan yang akan diajukan Kemendagri melalui Peninjauan Kembali (PK) kepada MA bisa berhasil, Rusbi mengatakan, kuasa hukum yang memiliki pengalaman dan rekor yang cukup besar untuk mengawal kasus ini adalah Yusri Ihza Mahendra.
"Tentunya kami tetap akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sengketa ini. Termasuk koordinasi yang dilakukan Pemkab Majene kepada Pemprov Sulbar maupun Kemendagri," katanya.
Keyakinan Majene untuk merebut kembali pulau tersebut berasal dari dukungan yang diberikan oleh Kemendagri kepada Sulbar maupun Majene sebab telah menerbitkan Permendagri.
Dari hal tersebut dianggap menunjukkan kekuatan besar bagi Pemkab Majene untuk bisa merebut kembali pulau yang dianggap memiliki kandungan gas yang cukup besar itu.
"Selain itu, yang membuat kami yakin untuk kembali menguasai pulau tersebut adalah beberapa novum (bukti baru) yang kami telah diiventarisasi oleh tim yang dibentuk Pemkab Majene beberapa pekan lalu," katanya.
Bukan hanya dukungan dari Kemendagri, antusiasme warga Majene juga dianggap merupakan sebuah semangat bagi tim untuk melakukan kerja-kerja dan upaya maksimal sehingga pulau yang diperkirakan bisa memberikan sumbangan PAD sebesar Rp3 triliun per tahun itu bisa kembali dikuasai Majene.
