Majene, mandarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene dari gabungan semua komisi meminta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPP Covid – 19) Kabupaten Majene agar lebih memaksimalkan penanganan Covid-19.
Hal tersebut tersampaikan, pada Rapat Dengar Pendapat ( RDP) yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kab. Majene. RDP dihadiri TGTPP Covid-19, Kepala BKAD, Bapeda Kab. Majene dan anggota DPRD dari semua komisi, Rabu (8/4).
Dala RDP tersebut membicarakan perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kab. Majene, bagaimana pencegahan dan rencana plafon pembiayaannya. Dan untuk lebih meningkatakan penanganan pencegahan wabah C – 19 di Kab. Majene.
Ketua DPRD Kab. Majene, Salmawati Djammado yang memimpin RDP tersebut mengatakan RDP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progres program yang dilakukan oleh TGTPP Covid-19 dalam hal melakukan penanganan virus korona yang tengah mewabah.
“Jadi dengan ini kami mau agar TGTPP Covid-19 untuk bergerak cepat dalam hal penanganan Covid-19 ini yang mewabah. Kami juga disini ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh TGTPP C – 19 sejauh ini? Bagaimana progresnya dan jalannya di lapangan. Bagaiman kendala dan apa yang perlu dilakukan,” jelas ketua DPRD tersebut.
Menurutnya, utamanya disini DPRD Kab. Majene menginginkan agar Pemda Kab. Majene dalam hal ini TGTPP C – 19 tidak melakukan isolasi mandiri. Karena disitu terjadi kelonggaran dan interaksi dapat terjadi dimana saja.
“Jadi kami menyarankan untuk melakukan isolasi dari medis. Karena terkadang, jika masa inkubasinya belum cukup pasien dalam isolasi mandiri melakukan interaksi karena dianggap baik – baik saja, padahal di situ dapat menularkan. Jadi kami mau ada penekanan pengawasan di situ,” imbuh Salmawati.
Ia mempertanyakan bagaimana bisa memotong mata rantai penyebaran jika terjadi kelonggaran. Intinya kata dia, DPRD berharap agar bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran penularan C – 19.
Ia menyarankan agar tim gugus bekerja lebih maksimal, mulai dari ODP diupayakan untuk tidak PDP. Dan yang paling penting, imbuhnya, jangan memberi ruang kelonggaran dalam melakukan karantina atau isolasi mandiri, karena itu harus diperketat.
Sementara, Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Majene, Adi Ahsan menyatakan bahwa TGTPP C – 19 Kab. Majene selama ini bukannya tidak efektif dan efisien. Tapi DPRD melihat saat ini menjelang Ramadan maka potensi untuk masuknya orang dari luar itu cukup tinggi. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan.
“Jadi kita mengkhawatirkan dan mewaspadai jangan sampai ada penduduk kab. Majene yang tinggal di luar atau merantau dan ketika menjelang Ramadhan mereka balik. Dan jika mereka balik dari wilayah zona merah maka perlu pemerintah melakukan langkah-langkah dan pertimbangan yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi penularan corona,” jelas Adi Ahsan.
Adi Ahsan menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah perlu diapresiasi. Tapi DPRD juga prihatin dan mau mendorong Pemda dalam hal ini TGTPP C – 19 supaya ada hal – hal yang lebih tekhnis dan Lebih efektif dilakukan.
Adi Ahsan menyebut, di beberapa wilayah dapat dilihat penyebaran corona terjadi secara masif karena kebijakan, salah satu diantaranya karena karantina mandiri.
Menurutnya, kelemahan karantina mandiri itu jika pasien dilepas dengan tidak ada gejala, biasanya orang tanpa gejala pergi dan berinteraksi sosial.
“Kami apresiasi Pemerintah karena telah bekerja secara maksimal. Kami tidak mau menganggu konsentrasi Pemda, tetapi kita ingin agar mereka bisa lebih maksimal lagi. DPRD selalu mendukung apapun yg dilakukan oleh Pemrintah, termasuk penganggaran di DPRD tidak perlu kita pertimbangkan lagi. Jadi kami juga meminta untuk ada transparansi program, transparansi kebutuhan dan sama-sama menyepakati dan memberikan persetujuan kebutuhan program
yang akan dibutuhkan Pemda dalam hal ini Tim Covid. Terkait ini, kami memberikan kelonggaran kepada Pemerintah silahkan lakukan apa saja. Yang penting mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas programnya,” terang Adi Ahsan.
DPRD berharap Pemda melakukan evaluasi terhadap apa yg sudah dikakukan selama ini, apa kekurangan dan apa kendala. Serta melakukan presentase terhadap rencana yang akan dilaksanakan, termasuk kebutuhan anggarannya. Dan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi program.
Sekretaris TGTPP Covid-19 Drs. H. Ilhamsyah DJ, MSi
Menyatakan saat ini belum bisa memberikan pernyataan terkait langkah ke depannya, karena tim akan menyusun perencanaan ke depannya dan akan mempersentasekan di DPRD.
“Jadi sebelum masuk RDP kedua Sabtu nanti. Kami akan mekakukan persiapan atau menyusun rencana-rencan, baik rencana anggaran maupun upaya-upaya apa yang dilakukann selama ini,” kata Ilhamsyah.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya semua rencana sudah ada di dalam catatan. Hanya saja dari sisi persuratan masih kurang dan masih ada yang tidak sesuai.
“Jadi kordinasi masih jalan, baik dari Dinkes, Perhubungan, Pol PP dan lainnya,” katanya.
Ia mengakui, pihaknya belum dapat menampilkan hasil pelaksanaan kegiatan sejak dari terbentuknya Tim Gugus Tugas.
“Jadi kami berharap dengan adanya RDP ini, ada sinergitas Pemda dan DPRD dalam hal memaksimalkan penangan C – 19,” tutupnya.
RDP kedua akan kembali dilaksanakan pada Sabtu (11/4) di Gedung DPRD Kab. Majene. Dan dari RDP pertama DPRD Kab. Majene memberikan rekomendasi kepada Pemda. Dan harus di persentasekan pada RDP kedua nanti.
Berikut Rekomendasi dan kesimpulan rapat, yaitu :
1. Presentase evaluasi program yang telah dilaksanakan (progres) dan kendala yang dihadapi selama ini.
2. Presentase desain program yang akan direncanakan beserta kebutuhan anggarannya. Termasuk perencanaan program kebutuhan warga masyarakat yang saat ini terpuruk secara ekonomi.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, terkait program untuk dilakukan di tingkat desa.
4. Menunjuk juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 dengan pertimbangan penyampaian informasi melalui satu pintu. (Putra)
