DPRD Polman laksanakan RDP untuk membahas BSPS bermasalah
Polewali, mandarnews.com – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bermasalah di Kelurahan Petoosang dan Desa Mombi Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjadi bahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman, Rabu (7/8/2019).
Dipimpin oleh anggota DPRD Polman, Jamar Jasin Badu (JJB), RDP yang ditempatkan di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman ini turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Polman Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muhammad Rifai, sejumlah masyarakat Mombi dan Petoosang, serta perwakilan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Polman.
Lurah Petoosang, Nasriah Idroes, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, warganya menderita karena upah tukang yang harus dibayar sendiri oleh penerima BSPS atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah.
“Bahkan, ada warga saya yang terancam bercerai karena si istri tidak tahan karena suaminya terus ditagih,” kata Nasriah.
Sebab itu, Nasriah meminta dengan sangat agar semua pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak sesuai dengan kapasitas masing-masing.
“Kalau bisa, jangan sampai ke ranah hukum karena hanya akan membuat kita malu. DPRD malu, daerah juga malu,” sebut Nasriah.
Menanggapi hal tersebut, JJB menuturkan, akan mempertemukan Dinas Tarkim dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Jangan Dinas Tarkim membelakangi permasalahan ini. Ini bukan hanya mengenai upah tukang, tapi masih ada juga material yang lain,” ucap JJB.
Sementara itu, Erwin selaku pendamping BSPS untuk Petoosang membeberkan, bulan Juni kemarin sudah ada pertemuan di Kantor Lurah Petoosang.
