Massa berorasi di pinggir jalan depan gerbang Kantor DPRD Polman
Polewali, mandarnews.com – Bak bola panas, polemik proyek peternakan sapi unggul yang diklaim berdiri di atas lahan warga di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar terus bergulir.terima Kali ini, giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar yang dijadikan sebagai sasaran aksi demontrasi yang dilakukan oleh petani Beroangin bersama puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Indonesia Belajar di Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (18/12/2018).
Spanduk berisi tuntutan pun terpampang untuk dibaca oleh anggota DPRD Polewali Mandar. Selebaran yang memuat pernyataan sikap juga dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas.
Awalnya, massa berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Polewali Mandar pinggir jalan Andi Depu dalam pengawalan aparat keamanan. Massa kemudian masuk ke halaman Kantor DPRD Polewali Mandar dan menyampaikan tuntutannya.
Rudi Idris selaku Koordinator Lapangan dalam orasinya mengatakan, lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi peternakan sapi unggul dimiliki sertifikatnya oleh warga. Karena itu, warga merasa lahannya telah diserobot oleh pemerintah dengan mengerjakan proyek tersebut tanpa persetujuan warga.
“Namun yang ada adalah pengajuan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dari Pemkab Polman kepada Pemprov Sulbar atas lahan tersebut untuk melancarkan proyek tersebut. Kami dengan tegas menolak hal itu,” ujar Rudi Idris.
Massa juga menyatakan sikapnya untuk menolak proyek peternakan sapi unggul tersebut jika tanah warga yang dirampas dan meminta agar lahan tersebut dikembalikan kepada warga tanpa syarat.
Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar Amiruddin akhirnya menerima massa di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polewali Mandar bersama anggota DPRD Polewali Mandar lainnya.
Jalaluddin, warga Desa Beroangin dalam pertemuan tersebut menjelaskan, 143 hektar lahan yang akan dijadikan peternakan sapi unggul dimiliki oleh kurang lebih 50 orang.
“Tanah untuk proyek ini masih produktif, cokelat dan kelapa kami masih diharapkan. Dari hasil itulah kami memenuhi kebutuhan kami, menyekolahkan anak-anak kami. Kalau dijadikan lahan peternakan sapi, mata rantai kehidupan kami para petani akan terputus,” sebut Jalaluddin.
Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar Rahmadi Anwar menanggapi dengan menguraikan bahwa proyek tersebut di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Ini merupakan ranah provinsi, jadi saya harap petani bisa berkoordinasi juga dengan DPRD Provinsi Sulbar karena pembahasannya di sana,” tukas Rahmadi Anwar.
Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar Amiruddin menyebutkan, pihaknya akan mengagendakan untuk mempertemukan petani dengan dinas terkait, baik dari Kabupaten Polewali Mandar ataupun dari Provinsi Sulawesi Barat.
“Nanti hari Kamis kita akan pertemukan dengan dinas terkait untuk mendapatkan jawaban yang utuh untuk permasalahan ini,” kata Amiruddin.
Reporter : Ilma Amelia
