Mamuju, mandarnews.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna jawaban Gubernur Sulbar terhadap hasil pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD Tahun Anggaran 2023. Jawaban Gubernur dibacakan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Senin (03/10/22).
Idris mengatakan, Pemprov sejalan dengan pandangan fraksi Partai Demokrat dan Nasdem terkait kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM.
Menurut Sekprov, dalam rangka menekan inflasi Pemprov telah menetapkan prioritas pertama dalam rencana kerja sebagai peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Dengan kebijakan meningkatkan produktivitas nilai tambah sektor unggulan serta meningkatkan iklim investasi, juga bagaimana mengembangkan sektor pariwisata.
“Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui TPID dan satgas pangan yang senantiasa menggelar operasi pasar rumah dan kerja sama antar daerah,” kata Idris dalam keterangan tertulis.
Upaya lain yang juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar terhindar terjadinya kebocoran pendapatan dengan strategi proaktif. Selain itu mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif. Juga Issu ketahanan pangan menjadi fokus kerja telah dijalankan Pemprov.
“Alhamdulillah semua fraksi sudah menyetujui rancangan ini untuk dibahas bersama,” ujar Idris.
Menanggapi itu Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengungkapkan, selanjutnya Pemprov bersama DPRD akan melakukan pembahasan bersama melalui rapat-rapat selanjutnya.
“Setelah mendengarkan jawaban maka dan seluruh fraksi juga menerima untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya,” tuturnya.