Mamuju, mandarnews.com – Pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar penuhi tuntutan massa aksi aliansi masyarakat peduli pulau Balabalakang dengan catatan.
Adapun, catatannya yakni terkait harapan massa aksi akan menjadi prioritas untuk mulai dimasukkan APBD Perubahan 2022 dan APBD tahun 2023 sesuai ketersediaan anggaran serta tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Anggota DPRD Sulbar Marigun mengatakan segala tuntutan aliansi masyarakat pulau Balabalakang akan dibawa ke Banggar DPRD.
“Kita akan masukkan anggaran perubahan untuk abrasinya dan yang lainnya akan kita akomodir di APBD tahun 2023,” kata Marigun, usai menerima massa aksi di kantor DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (21/2).
Sedangkan, Korlap aliansi masyarakat peduli pulau Balabalakang Subhan mengungkapkan akan mengawal semua tuntutan yang sudah disepakati.
Termasuk, penganggaran yang akan dimasukkan pada APBD tahun 2023 mendatang.
“Alhamdulillah semua tuntutan kita diterima semua dan ini akan kita kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Lanjutnya, berbagai tuntutan massa aliansi masyarakat peduli pulau Balabalakang menjadi prioritas.
Seperti, penanganan abrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. (Adv)
