Oleh: Lazuardi Arka (Central Commando JOL)
Berdasarkan data yang dihimpun, kinerja pemerintah daerah dalam hal penerimaan deviden dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kegagalan yang sangat memprihatinkan.
Pada tahun 2023, target deviden yang seharusnya disetor ke daerah sebesar Rp450 juta hanya tercapai Rp100 juta, atau kurang dari 50%.
Bahkan, prediksi untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Polewali Mandar di tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp467 juta, tanpa sepeser pun terealisasi. Angka-angka ini mencerminkan krisis yang jauh lebih mengkhawatirkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegagalan ini jelas bukan hanya angka di atas kertas, tetapi berpotensi menghancurkan proyeksi pembangunan daerah.
PAD yang tidak mencapai 50% menandakan ketergantungan daerah terhadap sektor-sektor yang tidak produktif dan rendahnya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Akibatnya, berbagai program pembangunan yang seharusnya berjalan bisa terhambat atau bahkan terhenti.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap permisif yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah terhadap kegagalan ini. Selama tidak ada sanksi atau tindakan tegas terhadap OPD yang tidak mampu mencapai target, situasi ini hanya akan berulang.
Seolah-olah ada kebiasaan buruk dalam birokrasi kita yang menganggap bahwa kegagalan dalam memenuhi target bukanlah hal yang perlu dipertanggungjawabkan.
Tentu ini berefek pada daerah, bahkan seperti yang kami ungkapkan setelah audiens dengan Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar bahwa PAD daerah yang tidak mencapai 50% berakibat fatal pada proyeksi pembangunan daerah.
Jangan sampai seluruh OPD merasa aman dengan PAD yang tidak tercapai dikarenakan tidak ada sanksi yang diberikan.
