Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene mengundang pihak Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Senin 5 September 2016 mendatang. Pemanggilan tersebut untuk mencari akar permasalahan terkait dugaan pungutan liar (pungli) Rp. 300 ribu per mahasiswa baru (maba) pada pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 21 Agustus lalu.
Ketua Komisi I, Hasriadi mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Unsulbar terkait pungutan tersebut. Termasuk panitia yang melakukan pungutan dan melakukan pengadaan atas pembayaran Rp. 300 per maba.
"Jadi begini, yang diundang ke DPRD itu adalah Kopma, panitia PKKMB dan pihak rektorat Unsulbar sendiri. Mereka (massa aksi demo) bilang itu (Rp. 300 ribu per maba) adalah pungutan ilegal. Katanya ada Kopma, dimana-mana koperasi itu punya badan hukum, kalau mereka tidak punya berarti ilegal. Makanya kami undang juga Dinas Koperasi," kata Hasriadi saat menerima massa aksi demo Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Unsulbar di Kantornya, Kamis 1 September 2016.
Hasriadi berharap, pihak Unsulbar memenuhi undangan tersebut. "Siapa yang tidak hadir berarti itu yang membangkang," katanya.
Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Unsulbar pagi tadi melakukan aksi demo pada empat titik berbeda. Pertama di Tugu Pahlawan. Mereka berorasi sambil membagikan selebaran tuntutan mereka.
Setelah itu, mereka kemudian bergerak ke Polres Majene untuk menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pungli tersebut. Mereka membawa sejumlah bukti. Termasuk kwitansi pembayaran yang ditandatangi pihak Kopma.
"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan mengadili oknum yang terlibat kasus pungutan liar di Unsulbar," kata jenderal lapangan aksi, Aco Nursyamsu.
Massa aksi yang berjumlah sekitar 50 an tersebut kemudian bergerak ke Rektorat Unsulbar. Mereka berorasi menyampaikan tuntutan mereka dengan penjagaan ketat dari anggota Polres Majene.
Terakhir, massa aksi mendatangi Kantor DPRD Majene menyampaikan aspirasi. Mereka diterima dua anggota DPRD, Hasriadi dan Basri Ibrahim. Setelah berdiskusi dan pihak DPRD menyetujui pemanggilan pihak Unsulbar, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Irwan)
