Penulis : Zulkarnain Hasanuddin,SE,.MM.
(Founder Garansi Institute).
Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Selain itu, penyelenggaraan pilkada secara profesional dan demokratis, diharapkan dapat menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik, dengan pemimpin daerah yang merepresentasikan kepentingan rakyat, sehingga akan melahirkan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Pilkada Serentak 2024 telah memasuki salah satu tahapan Krusial, yakni tahapan kampanye, dimana pasangan calon akan berkompetisi dengan aduh visi,misi dan programnya baik calon perseorangan,pasangan yang akan diusung oleh partai politik / gabungan partai politik, maupun calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong untuk memperebutkan kursi gubernur / wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati 27 November mendatang.
Namun ada yang menarik dalam setiap kontestasi demokrasi 5 tahunan ( pilkada ), dimana selalu saja ada daerah yang calonnya ( Calon Tunggal ) berhadapan dengan kotak kosong, dan dari angka selalu mengalami peningkatan yg signifikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, dan pada pilkada tahun 2024 ini, jumlah calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong berjumlah 38 daerah. Dan hal ini menarik para penggiat dan pemerhati demokrasi menjadikan sebagai tema diskursus baik secara formal maupun informal.Namun bukan soal legalitas diskursusnya tetapi yg terpenting adalah adanya kepekaan dan awerness terhadap perkembangan Demokrasi di Indonesia.
Permasalahan kotak kosong dalam kontestasi pilkada, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik, yang membawa pengerucutan pada dukungan atau pemberian rekomendasi untuk calon kepala daerah yang akan diusung.Hal ini memunculkan permasalahan ketika konfigurasi partai politik di suatu daerah hanya memunculkan satu calon kepala daerah yang mendapat semua dukungan partai politik sehingga memunculkan calon tunggal. Meski demikian, ada jalur untuk mengusung calon independen, namun harus dengan persyaratan dan kriteria yang sangat ketat (Barrier to Entry).
Fenomena Kotak Kosong & Calon Tunggal dalam Pilkada dalam perspektif konstitusi tentu konstitusional, tetapi sekaligus menjadi Alarm bagi demokrasi kita bahwa tidak baik-baik saja, sehingga terus dibutuhkan sebuah paradigma dan aksi untuk menyehatkan demokrasi tentunya.Salah satu legalitas calon tunggal adalah putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 Bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan secara sungguh-sungguh untuk terpenuhi paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Fenomena ini tentu berefek pada potensi terjadinya hegemoni partai terhadap rakyat untuk memilih calon tunggal saja, karena rakyat hanya disiapkan alternatif pilihan antara calon tunggal versus kotak kosong, walaupun tak mustahil kotak kosong bisa menang dari calon tunggal.dan jika ini menjadi alarm bagi demokrasi tentu dari awal dibutuhkan early warning khususnya partai politik untuk dari awal mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi dan tidak terbiasa dengan paradigma demokrasi tanpa edukasi, tetapi menjadi politisi edukator sehingga seluruh hak-hak konstitusi warga untuk dipilih dan memilih terpenuhi.
Hal kedua untuk mencegah dan mengantisipasi calon tunggal adalah menurunkan threshold untuk calon perseorangan sehingga tidak menjadi hambatan ( Barrier to Entry ) bagi siapapun yang memiliki kapasitas untuk menjadi kontestan jalur perseorangan, sehingga calon tunggal dan kotak kosong terminimalisir dan bahkan berpotensi tak ada lagi, karena jika partai politik dan gabungan partai politik hanya tunggal mencalonkan kompetitornya, Maka Calon dari Jalur perseorangan lah yg dapat mengantikan kotak kosong.sehingga rakyat pun akan tetap memiliki ruang dalam melakukan seleksi terhadap calon yang memenuhi kriterianya.Sekaligus menjadi tombol awal dalam mematikan alarm demokrasi yang tidak baik-baik saja.
Hal yang ketiga adalah dengan merubah Threshold dengan batas minimal seperti putusan MK 60 yaitu dari 20% kursi di parlemen menjadi minimal 6,5 % – minimal 10 % suara sah terhadap DPT.dan ternyata tetap tidak berefek progresif terhadap calon yang memiliki kapasitas dan elektabilitas yang baik,karena partai politik tetap dapat menutup ruang pada kandidat tertentu, sehingga dibutuhkan terobosan baru melalui uji materi (JR) ke MK terhadap pasal yg mengatur Threshold tersebut dengan mengunci misalnya, setiap calon hanya boleh diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan maksimal persentase suara sah terhadap DPT yang dianggap lebih akomodatif dan mudah.
Sehinga ketika presentase suara sah sudah maksimal maka partai lain akan membangun koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan kandidat yg lain,dan tidak ada lagi partai yang gemuk dan bahkan setiap partai berkesempatan mengusung kandidatnya. dengan demikian kesempatan pemenuhan hak konstitusional ( hak untuk dipilih) yang memiliki kapasitas untuk menjadi kompetitor menjadi tidak sulit dan lebih terbuka, dan rakyat sebagai pemilih akan diberikan alternatif lebih banyak untuk memilih calon yang lebih ekspektatif bagi rakyat.dan disaat yang sama akan terbuka ruang kompetisi bagi para kompetitor yg lebih ketat.