Akademisi Unasman, Hamdan, saat menjadi pembicara dalam dialog yang dihelat Cipayung Plus Polewali Mandar.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Cipayung Plus Polewali Mandar menggelar Dialog Pemuda dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Membaca Pelayanan Publik Daerah: Mempersulit atau Mempermudah?” di AR Cafe Pekkabata, Senin (24/11/2025).
Dialog yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa sebagai peserta tersebut mendaulat akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar (Unasman), Hamdan, dan Direktur Logos Politica, Maenunis Amin, sebagai pembicara.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispop) Polewali Mandar, Andi Hizbullah Mastar, menyampaikan jika dalam pelayanan publik itu tidak ada namanya pungutan liar.
“Itu yang selalu ditegaskan Bupati Polewali Mandar agar memberikan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Andi Hizbullah.
Akademisi Unasman, Hamdan, menerangkan kalau komunikasi adalah inti dari pelayanan publik yang harus berjalan secara dua arah, bukan linear atau satu arah.
Sementara pelayanan publik adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Pelayanan publik sendiri memiliki risiko yang sangat tinggi karena bisa diprotes jika pelayanan yang dirasa tidak sesuai,” kata Hamdan.
Ia turut menyinggung peran pemuda dalam hal menyosialisasikan bahwa pelayanan tidak semudah itu.
“Tugas pemerintah adalah mengatur masyarakat, namun akan menemui kesulitan jika masyarakat merasa dirinya adalah raja yang harus dilayani,” sebut Hamdan.
Menurut Hamdan, pelayanan publik adalah kesamaan pengetahuan dan kesamaan pengalaman yang harus dijembatani melalui komunikasi yang akan menjadi semakin sulit jika satunya hanya mau mengimbau sedangkan yang lain tidak mau mendengarkan imbauan.
“Contohnya, pemerintah membangun toilet umum tapi berakhir kotor dan tidak terurus karena masyarakat yang tidak peduli,” ucap Hamdan.
Selaras dengan Hamdan, Direktur Logos Politica, Maenunis Amin, menguraikan bahwa pelayanan publik tidak akan berhasil jika tidak bersifat komunikatif.
“Sistem yang harus dilahirkan pemerintahan adalah menjalankan setiap kebijakan dengan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kemauan pemerintah,” tutur Maenunis.
Dirinya bahkan menyarankan agar organisasi mahasiswa menghadap ke Bupati atau Sekretaris Daerah untuk memaparkan tentang pelayanan pendidikan atau kesehatan versi mereka agar kebijakan yang nantinya muncul tidak menuai demo karena yang diracik adalah formula yang diberikan oleh organisasi mahasiswa.
“Yang kita inginkan ada di Polewali Mandar ini adalah kebijakan yang dilahirkan bersama dan kebijakan yang dinikmati bersama,” tutup Maenunis. (ilm)
