Aksi Tutar Bersatu di depan Kantor Bupati Polman
Polewali, mandarnews.com – Setelah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 17 Desember lalu di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Aliansi Mahasiswa Tubbi Taramanu (Tutar) Bersatu yang terdiri dari mahasiswa asal Tutar yang berkuliah di beberapa kampus di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan kembali melakukan aksi serupa, Senin (7/1/2019).
Kantor Bupati Polewali Mandar masih menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Namun, saat diketahui Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar sedang berada di Mamuju untuk menjalani pelantikan, massa kemudian bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar dalam kawalan aparat kepolisian.
Sesampainya di Kantor DPRD Polewali Mandar, massa langsung disambut Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar Amiruddin dan diajak masuk ke Ruang Aspirasi.
Selain Wakil Ketua II Amiruddin, turut pula menyambut massa Wakil Ketua III DPRD Polewali Mandar Busman M. Yunus dan anggota DPRD Polewali Mandar Rudi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Rudi yang merupakan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat kemudian menyampaikan tuntutannya. Dalam penjelasannya, aksi pertama di Kantor Bupati massa merasa dianggap seperti sampah, bahkan ditutupkan pagar.
“Kami harap ada anggota DPRD Polman dari Dapil 3 yang hadir. Kami minta mereka turun melihat-lihat daerah kami di Tutar,” ujar Rudi yang berasal dari Desa Podapoda Kecamatan Tutar.
Rudi kemudian menjabarkan permasalahan di Tutar, yang paling utama adalah persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Di tahun 2016 ada warga Tutar yang meninggal saat sedang ditandu di jalanan karena ambulance tidak menjangkau desanya, di 2017 juga terjadi hal serupa. Semuanya karena jalan yang tidak layak,” urai Rudi.
Rudi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar agar tidak menganaktirikan Kecamatan Tutar jika dibandingkan kecamatan lain. Jangan hanya ingat Tutar jika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Wahyudi S, salah seorang peserta aksi turut mempertanyakan legislasi anggaran terkait dengan pembangunan di Tutar.
“Kami menanyakan bagaimana legislasi anggaran karena sampai saat ini Tutar masih terpinggirkan dan termarginalkan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tukas mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar ini.
Peserta aksi bernama Andi Nawir turut menyuarakan pendapatnya yang mengatakan bahwa selama periode Bupati Andi Ibrahim Masdar, Tutar tidak terbangun.
“Kalaupun jalan belum diperbaiki, setidaknya perbaiki kesehatan dan pendidikan. Kami di sana menderita, kami tidak akan duduk diam sementara anggota DPRD Polman duduk enak menerima gaji tanpa memperhatikan Tutar,” sebut pemuda Desa Tubbi ini.
Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar menanggapi tuntutan massa dengan mengatakan bahwa tugas DPRD adalah menindaklanjuti aspirasi yang tercakup dalam tiga poin yang telah disebutkan.
“Persoalan ini harus sinergi, mari kita hadirkan pihak eksekutif yang terkait untuk mendengarkan penjelasan secara utuh,” ujar Amiruddin.
Rudi, salah satu anggota DPRD Polewali Mandar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) membeberkan, 10% anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar ditujukan untuk desa-desa.
“APBD Polman sebesar 1,5 T berasal dari DAK dan DAU. Sebesar 65% digunakan untuk belanja pegawai, jadi sekian persen baru digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ungkap Rudi.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkab Polewali Mandar Aco Musaddad dalam rilisnya memaparkan data tentang pembangunan di Tutar dalam kurun waktu 2014-2018.
“Menanggapi tuntutan teman-teman mahasiswa tadi dapat dilihat pada data yang kami kirim,” ujar Kabag Humas Aco Musaddad.
Berikut data yang dimaksud : [embeddoc url=”https://mandarnews.com/wp-content/uploads/2019/01/Kinerja-Infrastruktur-Tubbitaramanu-2014-2019.pdf” download=”all”]
Reporter : Ilma Amelia
