Aksi unjuk rasa GMNI Mamuju pada Sabtu (17/10) yang meminta pembentukan Pansus DPRD Mamuju untuk kejelasan penyalahgunaan aset.
Mamuju, mandarnews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Mamuju mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju terkait keseriusannya dalam melakukan pengawasan terkait aset daerah.
Betapa tidak, sekian kali GMNI Mamuju melakukan unjuk rasa hingga rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan tiga kali, belum juga menemui titik terang terkait dugaan penyalahgunaan aset dan transparansi aset yang jadi titik tututan mereka.
“Jika tidak serius, kami menduga DPRD terlibat dalam konflik sejumlah daerah yang dibeli dari pajak-pajak rakyat,” kata Fathir Thoriq selaku Ketua GMNI cabang Mamuju, Senin malam (19/10).
Desakan kepada DPRD dalam mengusut tuntas keberadaan sejumlah aset milik daerah yang lenyap lantang disuarakan. Aksi unjuk rasa yang terakhir dilakukan pada 17 Oktober lalu hingga kini juga belum direspons.
“DPRD Mamuju harus serius menyelesaikan dugaan pembelian barang milik daerah ini. Jangan sampai dugaan kami benar DPRD ikut terlibat dalam menyalahgunakan aset daerah,” kata Fathir.
Fathir kembali mengingatkan sejumlah aset daerah yang tidak jelas asas manfaat dan wujudnya yang nilai ditaksir miliaran seperti kapal feri mini di Dinas Perhubungan, penjualan gedung DPRD lama, ekskavator, boomag, tronton di Dinas Pekerjaan Umum, ekskavator dan mobil kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), armada pemadam kebakaran (damkar), ekskavator di Dinas Perikanan, serta tiga mobil ambulan. Ada juga mobil Rubicon, mobil Fortuner, dan kendaraan dinas (randis) lainnya yang tidak jelas keberadaannya.
“Ini adalah masalah serius yang harus segera dihentikan. Jangan sampai terjadi kongkalikong antara eksekutif dan legislatif,” ujar Fathir.
Ia mengaku jika pihaknya tidak percaya dengan auditor Inspektorat sehingga meminta DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus), koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal daftar aset ini untuk audit ulang, bahkan mendorong ke proses penegakan hukum jika ada yang terlibat dalam pidana menghilangkan atau menyalahgunakan kekuasaan.
Ia berharap masyarakat tidak terbuai dengan proses politik lima tahunan ini sebab ada masalah besar yang terkait dengan pengelolaannya.
“Jangan sampai ini jadi masalah turunan. Padahal yang dipakai untuk membeli adalah uang rakyat, harusnya manfaatnya kembali ke rakyat. Ayo kita awasi sama-sama dan DPRD bekerja serius menuntaskannya sebelum periode kepemimpinan baru,” pinta Fathir.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menyampaikan keseriusannya terkait kasus mahasiswa.
“Kami serius dan tidak main-main, suara pelajar adalah suara rakyat dan kami tindak lanjuti tuntutannya,” pungkas Syamsuddin.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
