Sedangkan mahasiswa yang melakukan pendampingan, Haeril Amri, meminta kepada BPK untuk hadir sebagai perwakilan negara untuk mendengar keluhan para tenaga pendidik di Sulbar.
“Keterpurukan hasil UN 2019 yang menempatkan Sulbar di urutan paling bawah merupakan polemik besar, sehingga harus disikapi secepatnya,” tutur Haeril.
Ketua Ikatan Mahasiswa Mandar (IKAMA) Sulbar di Jogjakarta itu juga khawatir jika para GTT/PTT tersebut mogok mengajar lantaran nasib yang tidak jelas.
“Kami berharap, BPK hadir sebagai perwakilan negara untuk mendengarkan nasib GTT/PTT sebagai ujung tombak pendidikan di Sulbar. Kami khawatir jika nanti guru-guru ini berhenti, maka kemungkin paling besar adalah lumpuhnya pendidikan di Sulbar,” tukas aktivis muda yang sering disapa Idid.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, yang didampingi Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Sulbar, Ali Wardhana, menyampaikan, BPK Perwakilan Sulbar akan menjadikan ini sebagai catatan penting untuk di tindak lanjuti, sesuai tugas dan wewenang BPK.
Pasalnya, lanjutnya, pendidikan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga kedepan akan didorong oleh BPK untuk efisiensi berbasis kurikulum dan efisiensi penggunaan anggran.
“Kami mengerti, apalagi ini menyangkut pendidikan yang harus di rencanakan dengan baik,” tukas Eydu.
Kedepan, tambahnya, akan didorong kinerja berbasis kurikulum dan efisiensi anggaran untuk pemerintah daerah, mana yang pokok dan tidak di butuhkan. Contohnya, walaupun sekolah dibangun tapi pengajarnya tidak ada, itu tidak efektif. Jadi, akan didorong sesuai tugas dan wewenang BPK.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
