Nampak keakrapan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Idris berdiskusi seusai Rakornas Bencana.
Mamuju, mandarnews.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 melalui Video Conference di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Rabu 3 Maret 2021.
Digelar secara virtual, rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana bencana dan masuk dalam 35 negara bencana bencana di dunia,” kata Joko Widodo, Presiden RI saat mengirimkan
Masih kata Jokowi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) catatan, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, bencana bencana ada 3.253 bencana bencana di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi bencana geologi.
Jokowi, kunci utama dalam pengurangan risiko terletak pada pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.
“Jangan sampai kita hanya bencana bencana. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi, ”tandasnya.
Kepala BNPB RI, Doni Monardo mengemukakan, sebuah langkah dalam antisipasi bencana di Indonesia, dimana dalam penanggulangan bencana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk perencanaan pembangunan yang berlandaskan bencana bencana.
Selain itu, langkah kolaboratif juga ditunjukkan dengan melibatkan pakar. Hal itu untuk merusak ancaman, merusak sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan.
“Melalui pendekatan pendekatan kolaborasi pemerintah bersama dengan akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan media terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat,” ujar Doni.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan hasil rakor bersama Kepala Negara RI sudah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara memiliki tingkat bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang longsor dan bencana lainnya.
Olehnya itu, kata Ali Baal, sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat bencana tinggi perlu merumuskan suatu solusi mitigasi, salah satunya dengan melestarikan hutan.
“Kita membangun tetapi jangan merusak, jangan karena alasan ingin memperbaiki daerah, tetapi justru merusak apa yang ada termasuk hutan,”tandas Ali Baal.
Ali Baal menyatakan, selaku kepala daerah akan segera melakukan rakor lingkup Pemprov Sulbar untuk para OPD terkait guna membahas program kerja pembangunan Sulbar terutama di pasca gempa bumi 6,2 magnitudo.
Sementara itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, akan mencari sebuah cara untuk mendorong semua institusi pemerintah daerah untuk mengarah pada pencegahan resiko bencana yang bisa muncul kapan saja.
“Penanganan kebencanaan itu tidak boleh ego sentral, tetapi harus melibatkan beberpa pihak dan manajemen tanggap daruratnya harus bagus. Nah seperti yang kita alami di Sulbar ini, kita lihat tidak banyak orang yang berpengalaman, untung saja ada kawan-kawan kita di TNI yang bergerak cepat yang terkoordinasi, “bebernya
Turut hadir dirujab Gubernur Sulbar, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid dan perwakilan unsur forkopimda. (Sugiarto / Adv)
