Adi Ahsan, Wakil Ketua DPRD Kab Majene
Majene, mandarnews.com – Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Majene membahas dan mempertanyakan tentang tes cepat (Rapid Diasnostic Test/RDT) berabayar seharga Rp. 350. 000.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kab Majene, Adi Ahsan, saat mengakhiri rapat dengar pendapat kemarin antara DPRD Kab. Majene dan Pemerintah Daerah Kab. Majene di Gedung DPRD Kab. Majene.
“Jadi kita akan mengundang Dinas Kesehatan dan mempertanyakan tentang RDT seharga Rp. 350. 000, yang sesuai dengan Surat Edaran yang disampaikan. Karena saya sudah komunikasi dengan dokter di Rumah Sakit Swasta Awal Bros Makassar, di sana menyebutkan bahwa untuk melakukan RDT di sana itu hanya membayar Rp. 299. 000,-. Dan itu sudah rapid tes bagus. Sementara kita Rp. 350. 000, masih dipertanyakan apakah bagus atau tidak, jangan sampai seperti rapid tes Gowa,” jelas Adi Ahsan.
Menurut Adi Ahsan, tidak hanya Dinas Kesehatan yang akan diundang tapi juga Rumah Sakit, 12 Puskesmas di Kab. Majene, Asisten Sekretariat dan bagian keuangan daerah.
“Jadi kita akan membahas tes cepat, karena ini tes cepat adalah SIM untuk memasuki wilayah baru. Jadi kalau orang masuk ke suatu daerah, itu harus ada rapid tesnya. Dan sekarang ini, warga kita yang akan keluar daerah atau kabupaten atau yang sekolah di luar daerah harus ada rapid tes. Dan tentu di situ akan timbul pertanyaan, apakah mereka mampu? Untuk ongkos saja mereka setengah mati,” tukas Adi Ahsan.
Tak hanya itu, Adi Ahsan juga menyampaikan bahwa DPRD Majene juga akan segera mengundang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 (TGTPP C – 19) Kab. Majene. Untuk mempertanyakan realisasi penganggaran yang sudah dilaksanakan dalam program penenganan Covid-19.
“Jadi kami ingin tahu realisasi penganggarannya. Dan untuk Dinas Sosial ini tugas baru, agar segera mencari tahu atau melakukan penelusuran terkait 1,1 juta jumlah penerima bantuan nelayan. Berapa yang kita dapat dari 1,1 juta itu. Karena ada bantuan untuk nelayan ke depan ini dari program Kementrian Kelautan. Jadi kita harus perjelsaa dari data 1,1 juta nelayan itu, apakah Majene juga dapat apa tidak. Dan apakah yang mendapatkan BLT mendapatkan juga itu semua,” tutup Adi Ahsan.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD lainnya, Abdul Wahab, mengusulkan agar saat mengundang TGTPP C-19 nantinya agar diundang secara utuh.
“Jadi kita perlu mengundang secara utuh Tim Covid ini. Termasuk Ketuanya. Kalau perlu Kapolres dan Dandim juga diundang jika memang mereka masuk di dalamnya,” kata Wahab.
Menurut Wahab, perlunya mengundang secara utuh TGTPP C-19 karena semuanya ada keterlibatan di dalam. Bukan hanya Pemda, tapi semua yang masuk dalam tim.
“Jadi kami mau tahu apa kesiapan tim selama ini dan bagaimana kesiapannya dalam menghadapi new normal. Kami juga minta, agar status Majene diperjelas dan bagimana saat akan menghadapi new normal,” tutupnya. (Putra)
