Ketua DPRD Sulbar, SuraidSu Suhardi. (Foto: Ist)
Mamuju, mandarnews.com – Upaya pemerintah untuk terus menggalakkan kekebalan masyarakat untuk menanggulangi penularan Covid-19 terus bergulir. Terbaru, pemerintah berencana melakukan vaksinasi gotong royong individu atau vaksin berbayar yang kini menuai perdebatan di masyarakat.
Sejumlah tokoh pun kini bersuara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) Suraidah Suhardi turut mengkritik langkah tersebut. Menurutnya, pemerintah harusnya menjaga program vaksinasi massal gratis yang masih berjalan. Sebab, munculnya vaksinasi berbayar dianggap akan mencederai kepercayaan publik pada pemerintah yang masih menggalakkan vaksin massal yang terus berjalan di daerah, khususnya di Sulbar.
“Ya sangat miris, vaksin gratis saja masyarakat masih ragu, apalagi kalau muncul vaksin berbayar bagaimana masyarakat akan berhasil divaksin,” kata SuraidSu, Selasa sore (13/7).
Komitmen pemerintah pun disorot. Sebelumya, pemerintah melalui Presiden Jokowi mengumumkan jika vaksin digratiskan untuk seluruh masyarakat. Suraidah mengatakan, adanya vaksin berbayar ini menjadi tanda pemerintah melanggar komitmennya. Selain itu, ia menganggap jika seharusnya negara hadir bagi rakyatnya, bukan terkesan negara berbisnis dengan rakyatnya.
“Kalau seperti ini maka dapat dikatakan bahwa pemerintah gagal melaksanakan vaksin massal,” ujar Suraidah.
Namun, pihak Kimia Farma menunda program vaksinasi gotong royong individu berbayar tersebut yang sedianya direncanakan berjalan pada Senin, 12 Juli kemarin.
Harga vaksinasi telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm.
Harga satu dosis harus merogoh kocek Rp321.660 dan juga tarif layanan senilai Rp117.910 per dosis. Jadi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dua dosis adalah sekitar Rp 879.140.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
