Aksi solidaritas HMI Polman di persimpangan Alun-Alun Polman
Polewali, mandarnews.com – Penindasan yang dialami oleh etnis muslim Uyghur yang dilakukan oleh rezim China menimbulkan keprihatinan bagi sebagian pihak, utamanya dari sesama umat muslim.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mengekspresikan keprihatinan mereka lewat aksi solidaritas yang digelar Rabu (19/12/2018).
Aksi dimulai dengan melakukan long march dari Sekretariat HMI Cabang Polewali Mandar yang terletak di Jalan Budaya sampai ke persimpangan Alun-Alun Polewali Mandar tempat massa menyampaikan orasinya.
Setelah berorasi kurang lebih 30 menit, long march kemudian dilanjutkan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar.
Imam, salah satu orator mengatakan, masih banyak pelanggaran kemanusiaan yang ditemukan di muka bumi.
“Hari ini HMI kembali melakukan aksi karena masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap kemanusiaan di muka bumi. Bangsa ini harus bertindak tegas untuk mengecam rezim China atas perlakuannya terhadapa muslim Uyghur,” ujar Imam.
Massa akhirnya diterima di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polewali Mandar oleh Jamar Jasin Badu, anggota DPRD Polewali Mandar.
Koordinator lapangan Mahyuddin pun menguraikan tuntutan HMI dalam aksi solidaritas ini.
“Kami menuntut agar pemerintah menyatakan yang terjadi di Uyghur merupakan pelanggaran HAM. Untuk itu, kasus tersebut bisa diselesaikan jika seluruh dunia satu suara dalam memperjuangkan keadilan,” sebut Mahyuddin.
Ia menukas, pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden harus mendesak China dan dunia internasional untuk menyelesaikan problematika melalui politik bebas aktif dan berikan kebebasan bagi etnis Uyghur untuk menjalankan agamanya.
“Rakyat Indonesia harus menggelombangkan aksi protes sebagai bentuk kemanusiaan dan amanah UUD 1945, kami juga meminta untuk memutuskan hubungan bilateral dan ekonomi dengan China sebagai bentuk penegasan sikap dan sanksi hubungan internasional,” tambah Mahyuddin.
Menanggapi hal tersebut, Jamar Jasin Badu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap HMI yang memperhatikan isu luar negeri.
“Bagi kami, tidak ada langkah lain selain menindaklanjuti aspirasi untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD dan Pemkab Polman sesuai fungsi dan kewenangan kami,” jelas Jamar Jasin Badu.
Jamar Jasin Badu berharap siapapun yang ada di negeri ini dapat berpikir tanpa tendensi politik bahwa pelanggaran yang dilakukn terhadap muslim Uyghur merupakan pelanggaran HAM.
Reporter : Ilma Amelia
