Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil. Oleh karenanya, forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil didalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.
“Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia mendukung peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam C20. Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil. Misalnya, dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,” kata Abetnego.
C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, ini menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal, yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi. Acara ini pun diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.
Tidak hanya dalam hal pemerataan akses vaksin saja, Indonesia dalam forum C20 juga menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran dan penyandang disabilitas. (KSP)
