Pertemuan Menteri PANRB, Syafruddin dengan Head of OECD Jakarta, Massimo Geloso Grosso. Sumber foto: menpan.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memandang positif Deklarasi Inovasi Pelayanan Publik (Public Sector Innovation Declaration) yang akan dilaksanakan di Paris pada 22 hingga 23 Mei 2019.
Acara deklarasi ini sendiri digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan, Kemen PANRB adalah leading sector dalam pelayanan publik di Indonesia, sehingga sangat relevan apabila dilibatkan dalam program pelayanan publik yang diinisiasi OECD.
“Kementerian PANRB akan bekerja sama dengan OECD walaupun Indonesia bukan sebagai anggota tetap OECD,” ujar Menteri Syafruddin aat menerima kunjungan Head of OECD Jakarta, Massimo Geloso Grosso, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Terkait inovasi, Indonesia memiliki Top 40 Inovasi Pelayanan Publik yang disaring dari setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Perlu diketahui, tahun 2019 ini merupakan tahun keenam Kementerian PANRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
“Dan hasil inovasi ini sangat menggembirakan. Terima kasih hal ini telah menjadi perhatian OECD,” imbuh Menteri Syafruddin.
Sementara itu, Head of OECD Jakarta, Massimo menyebutkan, OECD saat ini telah didukung oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Fiskal Negara sebagai Focal Point.
“Kami bekerjasama dalam bidang ekonomi dan beberapa bidang dalam konteks reformasi birokrasi,” jelas Massimo.
Dikatakan, Deklarasi Inovasi Pelayanan Publik akan dihadiri oleh para Menteri Keuangan negara anggota OECD serta negara yang juga berpartisipasi dalam kegiatan OECD. Deklarasi itu juga bakal dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Kemen PANRB diundang untuk mendeklarasikan dan menandatangani deklarasi tersebut sebagai instrumen kebijakan negara yang menjadi peserta.
Dalam forum tersebut, akan membahas tentang kemajuan ekonomi negara masing-masing, dan juga mendeklarasikan Public Sector Innovation sebagai instrumen kebijakan untuk memajukan pelayanan publik.
OECD merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara maju sebagai ‘think tank’ dalam perumusan kebijakan, antara lain untuk kerja sama negara-negara G-7 dan G-20, dimana Indonesia terlibat di dalamnya.
OECD telah menggandeng Indonesia sejak tahun 2007 sebagai key partner untuk bermitra dalam tukar menukar pengetahuan, terutama kerja sama dalam memajukan kebijakan di bidang ekonomi melalui inovasi.
Sejak tahun 2012, OECD memperkenalkan program Public Sector Innovation (PSI) sebagai instrumen kebijakan dalam memajukan pelayanan publik. Ketertarikan tersebut dilakukan dengan memasukkan inovasi pelayanan publik Indonesia dalam show case program PSI dan mengundang Indonesia sebagai peserta dan pembicara pada konferensi PSI OECD Paris paling tidak dalam tiga tahun terakhir ini.(rilis Kemen PANRB)
Editor : Ilma Amelia
