Wakil Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah.
Polewali Mandar, mandarnews.com- KAMMI Mandar Raya melayangkan kritik tajam terhadap kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi krisis yang menekan kehidupan ekonomi rakyat secara luas.
Di tengah kelangkaan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan praktik penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga yang melambung hingga Rp30.000 per botol.
Kondisi ini jelas tidak wajar dan mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik penimbunan serta permainan distribusi oleh mafia BBM yang semakin leluasa.
KAMMI Mandar Raya menilai bahwa kondisi ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan dugaan akumulasi dari pembiaran yang terlalu lama.
Lemahnya pengawasan dari DPRD serta minimnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) telah membuka ruang bagi mafia BBM untuk tumbuh dan menguasai rantai distribusi.
Wakil Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah, menegaskan bahwa situasi ini adalah bentuk kegagalan serius dalam pengawasan distribusi energi di daerah.
“Ini bukan sekedar kelangkaan, ini adalah kegagalan pengawasan. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga mencekik, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Jika DPRD dan APH terus abai, maka rakyat akan terus menjadi korban,” tutur Nasrullah dalam rilis ybag diterima redaksi, Rabu (1/4/2026).
Untuk itu, KAMMI Mandar Raya mengeluarkan lima pernyataan sikap, yaitu:
- Mendesak seluruh elemen, meliputi DPRD, aparat penegak hukum (APH), dinas terkait, masyarakat, dan mahasiswa untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia BBM di Kabupaten Polewali Mandar sebagai langkah darurat dalam memberantas praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi BBM;
- Mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh, tidak hanya di SPBU sebagai titik distribusi resmi, tetapi juga menyasar pengecer yang selama ini menjadi titik rawan praktik penyimpangan;
- Menuntut aparat untuk mengusut tuntas dan membuka secara terang alur suplai BBM, mulai dari sumber hingga ke tingkat pengecer, guna membongkar jaringan mafia BBM yang diduga terorganisir dan sistematis;
- Mendesak agar hasil sidak dan investigasi diumumkan secara terbuka dan berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas; dan
- Menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka patut diduga telah terjadi pembiaran sistematis yang menguntungkan mafia BBM dan mengorbankan masyarakat luas.
KAMMI Mandar Raya menegaskan bahwa krisis BBM hari ini adalah ujian nyata bagi keberpihakan negara.
“Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga tinggi, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara berada dalam titik kritis,” tutup Nasrullah.
Editor: Ilma Amelia
