Massa berorasi di depan Kantor DPRD Polman
Polewali, mandarnews.com – Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (28/12/2018).
Kedatangan massa ini dalam rangka meminta peran aktif anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar dalam mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, massa berorasi di halaman Kantor DPRD Polewali Mandar sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka.
Massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Polewali Mandar Fariduddin Wahid, Wakil Ketua II Amiruddin, beserta anggota DPRD yang lain di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polewali Mandar.
“Kita mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera mencabut Moratorium Pemekaran DOB dan segera menandatangani Rancangan PP tentang Desartada (Desain Besar Penataan Daerah) dan Detada (Desain Penataan Daerah) sebelum pelaksanaan Pemilu 2019,” ujar Koordinator Lapangan Lukmanul Hakim.
Dalam kesempatan tersebut, Lukmanul Hakim juga secara tegas menyatakan penolakannya terhadap penilaian oknum tertentu yang beranggapan pemekaran daerah ini adalah kepentingan sebagian pihak.
“Ini sudah menjadi tuntutan seluruh elemen yang daerahnya dimekarkan di seluruh Indonesia,” sebut Rasjuddin selaku salah satu peserta aksi.
Ia berharap pemerintah pusat bisa segera mencabut Moratorium Pemekaran DOB tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat di daerah yang dimekarkan dapat ditingkatkan.
“Kita sudah sepakat untuk ke Istana Negara di Jakarta terkait hal ini, rencananya Januari mendatang,” beber Rasjuddin.
Camat Balanipa Arifin Halim dalam kesempatan tersebut mengaku siap mengawal persoalan ini hingga ke Jakarta.
“Kabupaten Balanipa ini harus jadi karena dari segi pelayanan memang harus diubah. Selain itu, keadaan geografis juga memungkinkan untuk dimekarkan menjadi sebuah kabupaten,” tukas Camat Balanipa Arifin Halim.
Ketua DPRD Polewali Mandar Fariduddin Wahid juga membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Kabupaten Balanipa merupakan kebutuhan jadi harus terealisasi.
“Untuk lebih efektif, bangun komunikasi dengan calon daerah yang menginginkan pemekaran untuk bekerja sama. Mudah-mudahan bisa mencontoh semangat pada saat pemekaran Provinsi Sulbar yang juga terjadi di tahun politik,” jelas Ketua DPRD Fariduddin Wahid.
Reporter : Ilma Amelia
