Oleh: Ahmadi Salim
Sekretaris Umum Banteng Muda Indonesia
Provinsi Sulawesi Barat
Teori dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) bagi Sulawesi Barat (Sulbar) sangat berpeluang besar terwujud dengan kehadiran seorang konsultan hebat terhadap tata kelola pemerintahan daerah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Meski terbilang hanya sekira satu tahun, namun eksistensi Akmal Malik tidak diragukan mampu melakukan gebrakan di Sulbar dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, baik secara ekonomi maupun hegemoni dalam tubuh pemerintahan di daerah.
Saya memiliki pendapat sederhana bahwa jika seorang Dirjen Otonomi Daerah Republik Indonesia memimpin Sulbar lantas provinsi ini masih belum mampu membuka ruang sejajar dengan provinsi yang telah maju maka permasalahan utama bagi Sulbar tidak terletak pada top leader melainkan mentalitas para pemangku kebijakan yang sudah menjadi kanker stadium lanjut.
Asumsi ini dikuatkan dengan sebuah analisis bahwa jika seorang yang memiliki kedudukan besar di Kementerian Dalam Negeri memilih Sulbar dengan tingkat pendapatan paling rendah untuk melaksanakan penugasan maka motif utama adalah faktor ideologis.
Pasalnya, salah satu klaim ketertinggalan provinsi di luar Pulau Jawa adalah sumber inspirasi kebijakan pusat untuk daerah senantiasa menjadikan provinsi di Pulau Jawa sebagai role model pelaksanaan pemerintahan. Di satu sisi, hal ini tidak serta merta dapat diimplementasikan di luar Pulau Jawa.
Oleh karena itu, Pj Gubernur tentu akan menjadikan Sulbar sebagai wilayah objek penelitian dan pengembangan daerah untuk kemajuan bangsa seutuhnya.
Berbagai perspektif publik menjelang pelantikan Pj Gubernur Sulbar sangat disayangkan sebab sebagian hanya bersifat sensasional. Mungkin perspektif tersebut didasarkan pada suatu realitas kekinian bahwa di Sulbar menjadi ladang konglomerat untuk meraih pundi-pundi kekayaan dalam kekuasaan.
Pendapat lain pun muncul bahwa kehadiran Pj Gubernur untuk kepentingan golongan tertentu sehingga tidak mengherankan jika tepat pergantian gubernur terjadi dialektika dalam tubuh pemerintahan Provinsi Sulbar. Waduh, kasihan banget ya.
Hal ini ditandai euforia baliho penyambutan yang sesungguhnya tidak penting bagi sosok sang ideologis karena baginya sambutan terbaik adalah data dan peta Sulbar terkini yang sebenarnya yang hendak menjadi pekerjaan rumah utama sekira 1 tahun ke depan. Jadi, aspek kompetensi menjadi strong point menduduki posisi strategis di era pemerintahan Pj Gubernur ini.
Oleh karena itu, Pj Gubernur tentu membutuhkan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengusung visi pemerintahan Sulbar menuju tinggal landas sebab dukungan semua pihak akan memberikan kemudahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Selamat bekerja Pak Gubernur.
Good luck.
