RDP antara TGTTPP C – 19, DPRD Kab. Majene dan warga Ling. Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur di Gedung DPRD Majene, Selasa (4/8).
Majene, mandarnews.com – Terdapat kekecewaan keluarga pasien positif covid-19 dari Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur terhadap penanganan keluarga mereka. Sehingga mereka meminta keluarga mereka dipulangkan saja untuk menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara keluarga pasien dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPP C- 19). RDP ini dimediasi gabungan komisi DPRD Majene.
Salah satu alasan yang dikemukakan perwakilan keluarga ini adalah kurangnya komunikasi oleh tim gugus tugas terhadap keluarga pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Jadi kami melihat kurangnya komunikasi oleh TGTPP C-19 Kab. Majene terhadap keluarga pasien. Seperti perkembangan saudara kami, penanganannya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana, dan bagaimana penangannnya,” ucap Adi saat rapat, di Gedung DPRD Kab. Majene, Selasa (4/8).
Adi juga menyampaikan, selama ini ia melihat kurangnya kesiapan tenaga medis di LPMP, yang dimana saat ini menjadi tempat merawat sebagian pasien terkonfirmasi positif.
“Jadi dokter atau tenaga medis yang membidani penanganan Covid, kurang stand by di LPMP. Kasihan saudara kami, yang sudah lama dirawat tapi kami tidak tahu perkembangan dan penanganannya seperti apa sampai saat ini, ” katanya.
Selain itu, warga Binanga tersebut juga menyebutkan jika beberapa pasien terkonfirmasi positif Covid – 19 yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan baik di LPMP Sulbar dan Rumah Sakit, sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga.
“Roda ekonomi pasti cukup terganggu dan tentu dengan kembalinya keluarga kami ke rumah masing-masing maka mungkin saja dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Pada intinya, kami butuh komunikasi yang baik dari TGTPP C – 19 Majene terhadap keluarga pasien, kami butuh rekam medis atau data riil, informasi penanganan, perkembangan dan kebijakan yang baik, bagi keluarga pasien,” tutupnya.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Kab. Majene Adi Ahsan, selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa menjadi suatu hal wajar jika keluarga pasien meminta agar keluarganya dipulangkan dan dilakukan isolasi mandiri. Karena menurutnya, barangkali jaminan pasien yang saat ini tengah menjalani perawatan tidak diketahui perkembangannya oleh keluarga pasien.
“Jadi selain jaminan untuk pasien tentu harus juga ada jaminan bagi keluarga pasien. Karena kasihan, jika pasien yang terkonfirmasi positif itu memang menjadi tulang punggung keluarga,” ucap Adi Ahsan.
Anggota DPRD Fraksi Golkar tersebut juga menyampaikan, jika idealnya memang TGTPP C – 19 Majene terus memberikan komunikasi dan informasi terhadap keluarga pasien, baik perkembangannya, cara penanganannya hingga transparansi rekam medisnya.
“Saya pikir, ketika semua itu dapat dilakukan. Komunikasi dan informasi kepada keluarga pasien jalan, jaminan terhadap pasien dan keluarga pasien ada, serta transparansi rekam medis tersampaikan, maka semuanya akan baik – baik saja. Pasti keluarga pasien tidak akan meminta pasien dipulangkan karena mereka pasti sadar bahwa keluarganya sudah ditangani dengan baik,” ucap anggota DPRD yang terkenal kritis tersebut.
Lanjutnya, seharusnya medis juga memberikan informasi yang transparan terhadap keluarga pasien, karena sudah diatur dalam undang-undang tentang kewenangan pasien atau keluarga pasien menerima informasi perkembangan medis.
“Jadi ketika informasi jelas kepada keluarga pasien, maka tentu semua akan baik – baik saja,” tutupnya.
Juru bicara TGTPP C – 19, Sirajuddin menyampaikan, pihaknya akan konsultasi terhadap dokter. Apakah pasien terkonfirmasi positif dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan bagaimana mekanisme perawatannya kelak.
“Kami juga meminta agar keluarga pasien untuk sabar, karena rencana hari ini swab dari pasien akan keluar. Dan kemungkinan jika swab pasien negatif, maka itu dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diisolasi mandiri di rumahnya,” jelas Sirajuddin.
Sirajuddin menjamin pihaknya tentu harus mengambil keputusan yang tepat, apalagi semua pasien yang terkonfirmasi positif selama ini bukan pasien yang rapid tesnya reaktif saja tapi pasien yang hasil swabnya sudah positif.
“Kami takutnya, ketika kami lepas ke rumah masing-masing, siapa yang bisa menjamin di rumahnya akan seperti apa. Dan bagaimana ketika pasien tiba-tiba langsung mengalami gejala,” tandasnya.
Sirajuddin, menjelaskan hal wajar jika itu dilakukan keluarga pasien, apalagi sosial ekonominya cukup tergganggu. Namun, perlu juga dipikirkan dampak lainnya.
“Jadi saya pikir ini hanya miskomunikasi dan tentu kita akan segera mencarikan solusi tentang perekonomian keluarga ini dan mekanisme yang baiknya seperti apa,” tutupnya.
RDP ini diskorsing dan akan dilanjutkan besok (Rabu,5/8). Skorsing rapat dilakukan dengan alasan beberapa undangan rapat tidak hadir dan ada yang beberapa yang diwakili. Sementara, DPRD meminta agar tidak diwakili karena ada beberapa hal atau kebijakan yang akan diambil yang tidak bisa diputuskan oleh perwakilan. (Putra)
