Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono (tiga dari kiri). Sumber foto: pu.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mendapatkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103,87 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 137,48 triliun.
Nantinya, program infrastruktur PUPR tahun 2020 akan melanjutkan/menyelesaikan Proyek Strategis Nasional, menuntaskan capaian target Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, meningkatkan program kerakyatan seperti Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), rumah swadaya, pembangunan jembatan gantung dan lainnya, melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan (manajerial & staf pelaksana), serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
“Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015–2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR, terdapat sembilan sasaran pokok tercapai, delapan sasaran pokok perlu kerja keras, dan empat sasaran pokok sulit tercapai,” papar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, Rabu, (13/6/2019).
Menteri Basuki menjelaskan, sasaran pokok yang tercapai adalah pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.
“Delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak, irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh,” imbuh Menteri Basuki.
Sementara itu, lanjutnya, empat sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR, dan penyediaan hunian layak.
“Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, dari pagu indikatif sebesar Rp 103,87 triliun, diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 38,8 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,8 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 15,6 triliun, perumahan Rp 8 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pengembangan inovasi teknologi dan layanan manajemen,” ujar Menteri Basuki.
Untuk infrastruktur Sumber Daya Alam (SDA), tambahnya, salah satu Proyek Strategis Nasional yang akan dilanjutkan pada tahun 2020 yakni pembangunan bendungan.
“Pada kurun waktu 2015-2019, Kemen PUPR memprogramkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 29 bendungan selesai, sementara untuk keseluruhan ditargetkan akan selesai tahun 2023,” kata Menteri Basuki.
Tidak hanya bendungan, sebut Menteri Basuki, Kemen PUPR juga membangun jaringan irigasinya, termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan dibangun.
“Anggaran juga dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, seperti Citarum Harum dan Rawa Pening, pembangunan pengendali daya rusak air, air tanah dan air baku, serta pengendalian lumpur Sidoarjo,” ucap Menteri Basuki.
Ia menerangkan, pihaknya juga akan membangun sabo dam untuk meminimalisir risiko banjir di Sentani sekaligus mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
“Dalam pembangunan konektivitas, kami akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 601 km, di antaranya di perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua, jalan trans Papua, dan lintas selatan-selatan Jawa,” tutur Menteri Basuki.
Ia mengemukakan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 5.344 km yang akan dikerjakan pada tahun 2020 antara lain, ruas jalan Bts. Serawak –Aruk– Sp. Tanjung – Galing & Temajuk – Merbau (Kalbar), Celikah – Kayu Agung di Sumatera Selatan, Taniwel – Saleman (Maluku), dan Tawaeli – Nupabomba – Kebon Kopi (Sulawesi Tengah) yang beberapa waktu lalu mengalami longsor.
“Akan dilakukan juga peningkatan terhadap jalan yang lebarnya masih di bawah standar dan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan nasional sepanjang 42.078 km,” tukas Menteri Basuki.
Kemen PUPR turut menganggarkan pembangunan jalan tol yang menjadi porsi pemerintah pada ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), dan pengadaan tanah jalan tol.
“Kementerian PUPR juga secara bertahap mulai tahun 2018 membangun jalan akses ke beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jembatan gantung juga menjadi prioritas dan akan ditingkatkan kualitas perencanaan dan pengadaannya,” beber Menteri Basuki.
Pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan yang diprogramkan pada tahun 2020 antara lain, Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Paralel Perbatasan Tiong Ohang – Long Pahangai (Kalimantan Timur).
“Penggantian jembatan, antara lain Jembatan Sei Alalak (Kalsel), Jembatan Tanah Ponggol (Sumut), Jembatan Seredala – Dekai (Papua) dan preservasi rutin jembatan dengan total panjang 242.569 km,” ungkap Menteri Basuki.
Infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2020, yakni air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar.
“Untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan seperti SD, Madarasah, Universitas masih menunggu Perpres-nya. Kemen PUPR juga membangun venue untuk mendukung PON 2020 di Papua,” papar Menteri Basuki.
Terkait program perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, Kemen PUPR menargetkan tahun 2020 pembangunan rumah susun dengan jumlah unit satuan rusun 5.224 unit, rumah swadaya berupa pembangunan baru sejumlah 20.000 unit dan peningkatan kualitas 156.000 unit, rumah khusus 2.000 unit, serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU). (rilis Kemen PUPR)
Editor: Ilma Amelia
