Kemendagri dan BPIP menandatangani MoU. Sumber foto: kemendagri.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Bersama Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, Senin (20/5/2019).
MoU ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP, Hariyono didampingi Ketua Dewan BPIP, Megawati Soekarnoputri di Ruang Sidang Utama, Gedung A Lantai 3, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPIP, Hariyono mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri.
“Kerjasama dengan Kemendagri bukan suatu hal yang baru, Kemendagri merupakan kementerian yang sering bekerjasama untuk mengarusutamakan Pancasila agar nilai-nilainya dibumikan,” ujar Hariyono.
Menurutnya, sebagai antitesis dari penjajahan, membumikan nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua warga negara.
“Pancasila sebagai antitesis dari imperialisme dan kapitalisme serta anti penjajahan, membumikan nilai Pancasila menjadi semua tanggungjawab masyarakat, tak hanya BPIP. Oleh karenanya, kerjasama dengan Kemendagri bagian dari gotong royong untuk membumikan Pancasila,” kata Hariyono.
Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat untuk bekerjasama dalam ruang lingkup:
Pertama, fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
“Secara prinsip, Perda merupakan kewenangan daerah tapi harus sesuai dengan nilai budaya di daerah serta harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama hingga ke lima. Intinya, setiap Perda harus mencerminkan Pancasila,” sebut Mendagri.
Kedua, pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.
Ketiga, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Keempat, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah serta pemerintah desa.
Kelima, pembinaan civitas akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.
Keenam, tukar-menukar informasi, pengkajian, dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.
Acara ditutup dengan penyerahan Plakat dan Buku Stabilitas dari Mendagri kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, dan Plt. Kepala BPIP Hariyono. (rilis Kemendagri)
Editor : Ilma Amelia
